Dapen Pos

Tata Kelola Dana Pensiun

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan operasional dalam pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia agar sesuai dengan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik, maka Dapenpos mematuhi dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, dengan melakukan review, identifikasi, analisis, dan penyesuaian atas Peraturan Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor: KD.161/DIRUT/1217 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dapenpos. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun/POJK Nomor: 15/2019 ini diterbitkan sebagai salah satu panduan untuk penerapan tata kelola yang menyeluruh bagi dana pensiun, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien.  Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun Pos Indonesia untuk mencapai tujuan penyelenggaraan program pensiun dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Dana Pensiun Pos Indonesia, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

Prinsip Umum Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia

Secara garis besar, prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia dan Struktur Kerja Organisasi telah diterapkan dengan baik dalam seluruh kegiatan dan proses bisnis.  Organ utama tata kelola dana pensiun terdiri dari Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.  Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun.
Prinsip umum Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia meliputi:

  1. Dana Pensiun wajib secara konsisten dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, nilai-nilai etika, serta kepentingan stakeholders.
  2. Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
  3. Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia merupakan sarana pemberdayaan Dewan Pengawas dan Pengurus yang dilakukan dengan jalan melaksanakan fungsi-fungsi terkait di dalamnya secara baik dan benar.
  4. Prinsip Utama Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia meliputi:
  • Independensi (Independency), yaitu suatu keadaan Dana Pensiun yang bebas dari benturan kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Prinsip dasarnya Dana Pensiun dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat.  Pedoman Umum Prinsip Independensi adalah a) Dana Pensiun menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. b) Dana Pensiun dalam mengambil keputusan obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun. c) Jajaran Dana Pensiun melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terjadi check & balances.
  • Transparansi (Transparancy), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan dan penerapan Keputusan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.  Prinsip dasarnya untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatannya, Dana Pensiun wajib menerapkan keterbukaan dalam semua penyampaian dan pengungkapan informasi yang materiil dan relevan mengenai Dana Pensiun secara tepat waktu, memadai, jelas, dan dapat dipercaya.  Pedoman Umum Prinsip Transparansi adalah a) Dana Pensiun harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses pihak terkait sesuai dengan haknya. b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan Pengurus, Dewan Pengawas, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan Good Pension Fund Governance serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Dana Pensiun dan informasi lainnya yang relevan. c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Dana Pensiun tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kerahasiaan mengenai data setiap peserta. d) Kebijakan Dana Pensiun harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait dan berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
  • Akuntabilitas (Accountability), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap pihak yang terkait dengan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.  Prinsip dasarnya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Pensiun harus ditetapkan secara tertulis. Pengelolaan Dana Pensiun dilaksanakan dengan penetapan fungsi, kegiatan, dan tugas yang harus dijalankan, sesuai dengan arah dan tujuan pendirian Dana Pensiun. Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan menerapkan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi semua jajaran Dana Pensiun.  Pedoman Umum Prinsip Akuntabilitas adalah a) Dana Pensiun menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing perangkat organisasi yang selaras dengan visi, misi dan dengan berpedoman pada panduan perilaku (code of conduct). b) Dana Pensiun meyakini bahwa semua perangkat organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan Good Pension Fund Governance. c) Dana Pensiun memastikan terdapatnya check & balances system dalam pengelolaan Dana Pensiun. d) Dana Pensiun memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati secara konsisten dan memiliki reward and punishment system.
  • Responsibilitas (Responsibility)Responsibilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap Pihak yang terkait dengan Dana Pensiun untuk setiap proses pembuatan dan penerapan Kebijakan di Dapenpos.1) Prinsip dasarnya Dana Pensiun mempunyai tanggung jawab terhadap Peserta dan Pendiri serta menaati Undang-Undang tentang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka menjamin kesinambungan pembayaran Manfaat Pensiun. 2) Pedoman Umum Prinsip Responsibilitas adalah Dana Pensiun berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 3) Dalam mengelola program pensiun, khususnya Program Pensiun Manfaat Pasti, perlu pemahaman tentang asset liability management (Analisis kesesuaian aset dan Liabilitas) yaitu komitmen Pendiri untuk memenuhi kewajibannya, baik akibat adanya masa kerja lalu, maupun pendanaan untuk jangka panjang guna mencapai kekayaan yang cukup untuk membayar pensiun yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin.
  • Kewajaran (Fairness) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta praktik yang berlaku umum.1) Prinsip dasarnya Dana Pensiun senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait berdasarkan atas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Kesetaraan dan kewajaran di dalam memenuhi hak-hak pihak terkait yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pedoman Umum Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran adalah: a) Dana Pensiun harus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan Dana Pensiun serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi. b) Dana Pensiun memberikan perlakuan yang wajar kepada pihak terkait sesuai dengan manfaat dan risiko yang diperoleh Dana Pensiun. c) Dana Pensiun memberikan perlakuan yang setara kepada Karyawan Dana Pensiun untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi.

 

Maksud dan Tujuan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun

Maksud disusunnya Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah:

  1. Meningkatkan kesadaran tentang penyelenggaraan tata kelola yang baik.
  2. Menyamakan persepsi diantara stakeholders tentang tata kelola yang baik.
  3. Menjadi acuan bagi pengelola dan stakeholders Dana Pensiun dalam menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun yang baik. 

Tujuan disusunnya Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah:

  1. Mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
  2. Meningkatkan pengelolaan Dana Pensiun secara profesional, efektif dan efisien;
  3. Meningkatkan kepatuhan komite Dana pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dana pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
  4. Mewujudkan Dana Pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
  5. Meningkatkan kontribusi Dana Pensiun dalam perekonomian nasional.

 

Perlindungan Atas Kepentingan Pendiri dan Peserta

PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia merupakan penanggung jawab tertinggi terhadap risiko pengelolaan Dana Pensiun, baik dari segi pendanaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan perhitungan Aktuaria maupun terhadap kelangsungan penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti. Sedangkan bagi Peserta yang memiliki hak untuk memperoleh Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun juga harus terjamin kontinuitasnya. Oleh karena itu, Pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus perlu diarahkan untuk melindungi kepentingan Pendiri maupun Peserta.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan Pendiri dan Peserta tersebut maka:

  1. Pengelolaan Dana Pensiun harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.
  2. Memperhatikan tingkat kepatuhan dan prinsip kehati-hatian (prudence) serta pemilahan yang jelas antara fungsi dan tanggung jawab Pengurus dengan fungsi dan tanggung jawab organ Dana Pensiun lainnya sangat ditekankan dalam Tata Kelola Dana Pensiun.

 

Struktur Tata Kelola Dana Pensiun

Beberapa pedoman pelaksanaan secara sistematis dan berkesinambungan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun yang perlu dirumuskan menjadi suatu pedoman dan atau kebijakan terdiri dari: Kebijakan Remunerasi bagi anggota Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan, Tata Kelola Investasi, dan Tata Kelola Teknologi Informasi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Praktik dan Kebijakan Remunerasi

  1. Pendiri wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Pengurus, Dewan Pengawas yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behavior) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Dana Pensiun dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
  2. Dana Pensiun wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi karyawan yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behavior) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Dana Pensiun dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
  3. Kebijakan remunerasi tersebut harus memperhatikan paling sedikit:
  • Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
  • Prestasi kerja individual.
  • Kewajaran dengan peer group.
  • Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Dana Pensiun.

b. Tata Kelola investasi

  1. Dalam melakukan pengelolaan investasi, Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
  2. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut, Pengurus wajib menyusun dan menerapkan pedoman investasi Dana Pensiun, yang paling sedikit memuat: 
  1. Kewenangan, otorisasi dan tanggung jawab Pengurus dan karyawan Dana Pensiun.
  2. Proses analisis dalam rangka penempatan dan pelepasan investasi.
  3. Evaluasi yang memadai atas pengelolaan investasi.
  4. Manajemen risiko investasi.

c. Tata Kelola Teknologi Informasi

  1. Dana Pensiun wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif, paling sedikit memuat:
  • Struktur organisasi sistem informasi.
  • Pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (standard operating procedure).
  • Pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (disaster recovery plan).

 

Fungsi Pengawasan Internal

Dalam pengelolaannya, Pengurus senantiasa menerapkan fungsi pengawasan menyeluruh atas kegiatan Dana Pensiun.

  1. Pengurus wajib menerapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi serta peraturan internal lain Dana Pensiun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengurus menjamin terlaksananya fungsi pengawasan internal sebagai bagian penting dari Pengendalian Internal Dana Pensiun.
  3. Dalam hal Dana Pensiun mempunyai Satuan Kerja Pengawasan Internal, maka kepala satuan kerja tersebut bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komite Audit.
  4. Pemegang  fungsi   pengawasan   internal   bertugas   memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
  5. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan atau fungsi investasi.

Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun, Pengurus telah membentuk fungsi-fungsi:

  1. Fungsi Audit Internal; Fungsi ini bertugas menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit.
  2. Fungsi Manajemen Risiko; Fungsi ini bertugas memastikan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  3. Fungsi Kepatuhan; Fungsi ini bertugas memastikan agar seluruh kegiatan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh fungsi tersebut bertanggung jawab kepada Pengurus.

 

Manajemen Risiko Dana Pensiun

Manajemen Risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis dana pensiun. Dengan semakin berkembangnya proses bisnis serta meningkatnya kompleksitas atas pengelolaan Dana Pensiun mengakibatkan tingkat risiko yang dihadapi semakin tinggi. Sasaran utama dari implementasi Manajemen Risiko adalah melindungi Dana Pensiun Pos Indonesia terhadap kerugian yang mungkin timbul yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam mengelola risiko, Dana Pensiun Pos Indonesia mempertimbangkan keseimbangan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya, sehingga strategi dan perbaikan proses manajemen risiko dapat dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun Pos Indonesia adalah bagian dari Implementasi Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik yang telah diatur dengan Keputusan Pengurus Nomor: 112/SK/DIRUT/1217 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Manajemen Risiko Dana Pensiun Pos Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 44/POJK.05/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Edaran Nomor: 28/SEOJK.05/2020 tanggal 30 Desember 2020 Dana Pensiun Pos Indonesia wajib melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko,yang mencakup:
a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,pengendalian dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko ; dan
d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya, Dana Pensiun Pos Indonesia harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan risiko yang terukur. Dana Pensiun Pos Indonesia wajib melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (risk based nonbank rating) secara individual. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun mengacu pada Peraturan OJK Nomor: 28/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 dan Surat Edaran Nomor: 22/SEOJK.03/2020 tanggal 6 November 2020 yang mencakup:
a. Tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun
b. Profil Risiko
- Risiko Strategis
- Risiko OPerasional
- Risiko Kredit
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Hukum
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Reputasi
c. Rentabilitas
d. Pendanaan
Dalam melakukan penilaian profil risiko, Dana Pensiun Pos Indonesia memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko.

Dana Pensiun Pos Indonesia telah melaksanakan ketentuan POJK dimaksud dengan melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan per 31 Desember 2020 dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 11 Februari 2021 dengan lampiran sebagai berikut:

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Pos Indonesia Tahun 2020.

Faktor Penilaian Peringkat Individu
Tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun 2
Profil Risiko 2
Rentabilitas 2
Pendanaan 4
Peringkat Tingkat Kesehatan Dana Pensiun 3

 

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun mencerminkan bahwa kondisi Dana Pensiun Pos Indonesia secara umum dinilai CUKUP SEHAT, dan dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal tersebut tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pos Indonesia, Profil Risiko, Rentabilitas yang secara umum Cukup Baik.  Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut bersifat minor dan dapat segera diperbaiki.

Terkait Penerapan Tata Kelola, manajemen Dana Pensiun Pos Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara umum. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang “memadai” atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Dalam hal terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Dana Pensiun Pos Indonesia.  Penilaian Kualitas Penerapan manajemen risiko Dana Pensiun Pos Indonesia adalah “memadai” meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Demikian pula penilaian Rentabilitas Dana Pensiun Pos Indonesia adalah “memadai”, mengingat pendapatan investasi melebihi target, dan mendukung pertumbuhan pendanaan.  Dari sisi Pendanaan, Dana Pensiun Pos Indonesia memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang “kurang memadai” terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun. Hal ini menjadi perhatian manajemen Dana Pensiun Pos Indonesia dan Pendiri yang berupaya agar going concern dana pensiun tetap terjaga.

 

Komite Dewan Pengawas

Sebagai bagian dari perwujudan kepatuhan terhadap peraturan OJK tentang Tata Kelola Dana Pensiun, telah dibentuk Komite-komite di lingkungan Dewan Pengawas yang terdiri dari:

a. Komite Audit

Bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa struktur Pengendalian Internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Manajemen. Komite Audit terdiri dari salah satu Dewan Pengawas, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk anggota dari luar Dana Pensiun yang memiliki kompetensi bidang akuntansi dan keuangan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit maka fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

b. Komite Pemantau Risiko

Bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun. Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komite, dan harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko. Anggota Komite Risiko terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan pihak lain. Dalam hal tidak dibentuk Komite Pemantau Risiko maka fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

Bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus, serta fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan pihak lain. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan remunerasi maka fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

 

PEDOMAN PERILAKU

1. Prinsip Dasar

Sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GPFG perlu ditunjang oleh budaya dan nilai – nilai yang mengakar di Dana Pensiun. Budaya Dana Pensiun dibentuk melalui pelaksanaan nilai-nilai/etika yang berkesinambungan dan dituangkan dalam Pedoman Perilaku (Code Of Conduct).  Pedoman Perilaku memuat nilai sebagai standar perilaku, yang merupakan pedoman perilaku bagi Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus dan Karyawan sesuai fungsinya masing-masing dalam menjamin terlaksananya pengelolaan Dana Pensiun yang berpedoman pada Good Pension Fund Governance sehingga dapat menjamin terlaksananya program sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dengan mengedepankan kepentingan Pendiri dan Peserta.  Pedoman ini dimaksudkan untuk mendorong pengelola Dana Pensiun dalam menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran terhadap adanya tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan Dana Pensiun.

2. Pedoman Umum

a. Etika Mengelola Dana Pensiun

  • Dana Pensiun harus memiliki etika pengelolaan yang pada dasarnya memuat etika Dana Pensiun sebagai pedoman perilaku etis dari Dewan Pengawas, Pengurus dan seluruh jajaran Dana Pensiun.
  • Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun dilarang untuk memberikan atau menawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu kepada pejabat pemerintah, pihak lain atau seorang untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  • Dana Pensiun dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada siapapun, kecuali diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.
  • Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun memastikan bahwa Dana Pensiun memenuhi ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan segenap peraturan pelaksanaannya.

b. Benturan Kepentingan

  • Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh mempunyai kepentingan di luar kepentingan Dana Pensiun baik langsung maupun tidak langsung, meliputi kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak lain, yang berakibat hilangnya obyektivitas dalam pengambilan keputusan.
  • Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan informasi rahasia Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun dilarang menyalahgunakanjabatan untuk keuntungan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak-pihak lain.
  • Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan Dana Pensiun dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Dana Pensiun.

c. Hubungan Industrial

  • Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun berkewajiban mengikuti peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku.
  • Dana Pensiun wajib menggunakan kemampuan bekerja, kualitas dan kriteria yang terkait dengan hubungan kerja sebagai dasar satu- satunya dalam mengambil keputusan mengenai hubungan kerja antara Dana Pensiun dan Karyawan tanpa diskriminasi.
  • Dana Pensiun memberikan perlindungan kepada pelapor dan keluarganya atas laporan pelanggaran peraturan yang berlaku dan penyalahgunaan jabatan.
  • Dana Pensiun melakukan pencatatan atas kekayaan dan kewajiban secara benar dan akurat.

 

Perilaku Pengelola dan Kode Etik Dana Pensiun

  1. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun senantiasa menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, dan kewajaran serta dilandasi dengan nilai etika dan moral yang tinggi dalam melaksanakan program pensiun yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan Dana Pensiun senantiasa menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, cermat dan kehati-hatian guna meningkatkan akuntabilitas Dana Pensiun.
  3. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun dilarang untuk memberikan atau menawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuatu kepada pejabat pemerintahan, pihak lain atau seorang untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan Dana Pensiun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh mempunyai kepentingan diluar kepentingan Dana Pensiun baik langsung maupun tidak langsung, meliputi kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak lain yang berakibat hilangnya obyektivitas dalam mengambil keputusan.
  5. Pengurus, Dewan Pengawas, dan karyawan Dana Pensiun berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan informasi rahasia Dana Pensiun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan Dana Pensiun dilarang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan, keluarga maupun pihak-pihak lain.
  7. Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan Dana Pensiun dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Dana Pensiun.
  8. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun memastikan bahwa Dana Pensiun memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun beserta segenap peraturan pelaksanaannya.
  9. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan Dana Pensiun harus menjaga citra Dana Pensiun.
  10. Dana Pensiun dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada siapapun kecuali diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku dalam batas kepatutan donasi untuk amal yang tidak termasuk donasi politik.
  11. Dana Pensiun dapat melakukan pemberian, donasi dan bentuk-bentuk entertainment dalam rangka peningkatan kinerja Dana Pensiun dalam bentuk dan jumlah yang wajar serta tidak bertentangan dengan peraturan.
  12. Dana Pensiun harus dapat menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
  13. Dana Pensiun harus dapat mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir serta menentukan persyaratan kerja lainnya tanpa memperhatikan latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

 

PEDOMAN TRANSAKSI

1. Transaksi Benturan Kepentingan

a. Benturan kepentingan (conflict of interest) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Dana Pensiun dengan kepentingan Ekonomis orang atau badan sebagai berikut:

  1. Pengurus, Dewan Pengawas dan Pendiri.
  2. Badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri atau Serikat Pekerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun.
  3. Pejabat atau Direktur dari badan sebagaimana dimaksud butir 1) dan 2), serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
  4. Badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh keluarga sebagaimana dimaksud butir 3).

b. Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka:

  1. Investasi dalam bentuk Surat Pengakuan Utang.
  2. Menempatkan atau melepaskan penyertaan saham pada anak perusahaan.
  3. Memperoleh atau melepaskan aktiva.
  4. Pengadaan barang dan/atau jasa.

c. Pengurus dan keluarganya dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dalam hal transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tidak dapat dihindari untuk kepentingan Dana Pensiun, maka:

  1. Pengurus yang terlibat wajib menyatakan kepada Pengurus tentang benturan kepentingan tersebut.
  2. Transaksi dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa keputusan harus diambil dalam Rapat Pengurus dimana Pengurus yang mempunyai benturan kepentingan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pengambilan keputusan, sedangkan Pengurus lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan wajib menjaga independensinya.

d. Keputusan untuk melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan pihak lainnya selain dengan Pengurus dan atau keluarganya, harus diambil dalam Rapat Pengurus yang wajib diputuskan secara independen.

e. Rapat Pengurus berwenang sepenuhnya menolak transaksi benturan kepentingan yang tidak feasible dan/atau harganya yang tidak wajar.

f. Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir b, c dan d adalah:

  1. Transaksi dalam rangka penyediaan tenaga kerja.
  2. Transaksi yang berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan dengan Bank Penerima Titipan dan yang sejenis.
  3. Kegiatan investasi lainnya selain dimaksud dalam butir b yang dilaksanakan sesuai Arahan Investasi, Rencana Investasi Tahunan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Transaksi membeli dan menjual barang tidak bergerak untuk dan atas nama Dana Pensiun dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pendiri.

 

2. Transaksi Lainnya Yang dilarang

  1. Pengurus dilarang melakukan pinjaman untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mengagunkan kekayaan Dana Pensiun sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Dalam pengertian ini termasuk larangan bagi Dana Pensiun untuk bertindak sebagai penjaminan yang dilakukan oleh anak perusahaan Dana Pensiun untuk bertindak sebagai penjamin atas pinjaman yang dilakukan oleh anak perusahaan Dana Pensiun terhadap pihak ketiga (apabila ada).
  2. Pengurus dilarang meminjamkan baik seluruh maupun sebagian dari kekayaan Dana Pensiun kepada pihak manapun, kecuali dalam bentuk investasi sesuai dengan arahan investasi, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian ini tidak termasuk dalam hal ini misalnya peminjaman ruangan dan kendaraan operasional untuk kegiatan sosial.
  3. Pengurus dilarang meminjamkan atau menginvestasikan baik seluruh maupun sebagian dari kekayaan Dana Pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan sebagai berikut:
  1. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan.
  2. Badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Penerima titipan atau Serikat Pekerja yang anggotanya Peserta Dana Pensiun.
  3. Pejabat atau Direktur dari badan sebagaimana disebut butir a) dan b) serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

      4. Pengecualian terhadap ketentuan terhadap dimaksud butir 3 sebagai berikut:

  1. Penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas, hanya dapat dilakukan oleh Pengurus sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
  2. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia tetap dapat dilakukan oleh Pengurus dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh OJK Keuangan.

      5. Pengurus dilarang melakukan investasi pada Surat Pengakuan Utang, penempatan pada saham dan bentuk investasi lainnya yang tidak              memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh OJK.

      6. Pengurus Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali bila instrumen tersebut diperoleh            dana pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

 

3. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

  1. Pengurus baik secara kolektif maupun perorangan dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Dapenpos selain dari gaji, honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya yang diterimanya sebagai Pengurus, sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan serta Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.
  2. Anggota dan staf Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Dapenpos selain dari honorarium, fasilitas dan penghasilan lain yang diterimanya sebagai anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam perundang-undangan serta Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.
  3. Karyawan Dapenpos dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Dapenpos selain dari gaji, honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya yang diterimanya sebagai karyawan, sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan serta Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.

 

KETERBUKAAN INFORMASI

  1. Dana Pensiun wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk atau layanan Dana Pensiun dan penggunaan data peserta dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
  2. Dana Pensiun wajib memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, tepat waktu dan dengan cara yang efisien.
  3. Dana Pensiun wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang handal dan terpercaya untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan.
  4. Dana Pensiun wajib mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi hal penting yang meliputi:a. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
    b. Transaksi material dengan pihak trekait
    c. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dab/atau yang mungkin akan terjadi
    d. Informasi material lain mengenai Dana Pensiun.
  5. Pengurus menyimpan dan mengelola dengan baik catatan/ dokumen dan pembukuan, dengan mengembangkan sistem sedemikian rupa sehingga dokumen, data dan statistik dapat diakses setiap waktu diperlukan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pemberian informasi.
  6. Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kerahasian informasi Dana Pensiun dan bersama-sama karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi sampai diumumkan oleh Pengurus tentang hal tersebut kepada Stakeholders.
  7. Pengurus wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Keuangan dan Laporan Investasi kepada Dewan Pengawas, Pendiri dan OJK Keuangan sesuai Peraturan Dana Pensiun, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku secara akurat dan tepat waktu, termasuk tentang:a. Kualitas pendanaan dan faktor risiko investasi yang sedang berjalan yang seharusnya diketahui oleh Pendiri sejak dini;
    b. Tingkat pelayanan terhadap Peserta;
    c. Efesiensi dan produktifitas pengelolaan Dana Pensiun;
  8. Pengurus wajib mengungkapkan informasi kepada Peserta sesuai Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan menjaga informasi rahasia sedemikian rupa sehingga tidak digunakan oleh dan untuk keuntungan pihak lain;
  10. Pengurus, Dewan Pengawas dan Karyawan tidak memanfaatkan informasi Dana Pensiun yang diperolehnya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau golongan atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan potensi kerugian bagi Dana Pensiun.

 

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Prinsip Dasar

Hubungan antara Dana Pensiun dengan Bank, Sekuritas, Manajer Investasi, Aktuaris, Akuntan Publik dan lainnya, Karyawan serta Peserta dijalin dengan asas kesetaraan dan kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak antara lain:

  1. Dana Pensiun dan mitra bisnis bekerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan. Mitra bisnis akan memperoleh hasil dari keahliannya masing-masing sedangkan bagi Dana Pensiun sendiri hubungan tersebut merupakan wujud nyata atas tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan yang telah diamanatkan.
  2. Dana Pensiun menjamin tidak terjadinya diskriminasi demi terciptanya perlakuan yang adil, jujur dalam mendorong pegawai berkarir sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan masing-masing. Karyawan adalah mitra kerja dalam pengelolaan program pensiun sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.
  3. Dana Pensiun memberikan informasi yang relevan kepada setiap Peserta yang menyangkut kepesertaannya, pendapat dan saran dalam pengelolaan Dana Pensiun. Peserta diperlakukan sebagai pihak yang mengamanatkan kekayaannya untuk dikelola dengan optimal agar kesejahteraannya di masa yang akan datang dapat terjamin.

Pedoman Umum

1. Kerjasama dengan Mitra Bisnis

  1. Dana Pensiun menetapkan peraturan yang mengatur hubungan bisnis dengan mitra bisnis dengan mengacu pada Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku, prinsip-prinsip etika dan praktik bisnis yang baik, asas tidak saling memaksakan kehendak masing-masing dalam rangka memelihara dan meningkatkan kekayaan DanaPensiun.
  2. Dana Pensiun dan mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing agar dapat melakukan pertimbangan dengan teliti dan cermat sehingga keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Dana Pensiun dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi, tidak memberikan informasi kepada siapapun tanpa seizin dari masing-masing pihak serta berkewajiban melindungi kepentingan ikatan kerjasama yang telah disepakati
whatsapp