Dapen Pos

Lembaga dan Jasa Penunjang

 

1. PENDIRI DANA PENSIUN POS INDONESIA

Logo_PT_Pos_Indonesia

PT Pos Indonesia (Persero)
Alamat : Jl. Cilaki No.73 Bandung 40153
Website : https://www.posindonesia.co.id
Telepon : 022-4206195

Pos Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan persero.

Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, ritel, dan properti, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sejarah

Dunia perposan modern muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai bumi nusantara ini. Pada saat itu, perhubungan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di Stadsherbrg atau Gedung Penginapan Kota sehingga orang-orang harus selalu mengecek apakah ada surat atau paket untuknya di dalam gedung itu. Untuk meningkatkan keamanan surat-surat dan paket-paket pos tersebut, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta). Pos pertama ini didirikan pada tanggal 26 Agustus 1746.

Era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di VOC membuat sebuah kemajuan yang cukup berarti di dalam pelayanan pos di nusantara. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Jalan sepanjang 1.000 km ini sangat membantu dalam mempercepat pengantaran surat-surat dan paket-paket antarkota di Pulau Jawa. Jalan yang dibuat dengan metode rodi (kerja paksa) ini dikenal dengan nama Groote Postweg (Jalan Raya Pos). Dengan adanya jalan ini, perjalanan antara Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Jawa Timur, yang awalnya bisa memakan waktu puluhan hari, bisa ditempuh dalam jangka waktu kurang dari seminggu.

Arus perkembangan teknologi telepon dan telegraf yang masuk ke Indonesia pun mengubah sistem pelayanan pos di Indonesia. Pada tahun 1906, pos di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT). Layanan pos yang awalnya berpusat di Welrevender (Gambir) juga berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum atau Burgerlijke Openbare Werker (BOW) di Bandung pada tahun 1923. Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, Jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang. Angkatan Muda PTT (AMPTT) mengambil alih kekuasaan Jawatan PTT tersebut dan kemudian secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 September 1945. Hari itu pun diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Parpostel.

Cukup banyak perubahan dalam sistem Pos Indonesia sendiri. Perubahan tersebut terlihat dari bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pos Indonesia secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 1961, Pos Indonesia resmi mejadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Jawatan PTT itu kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Setelah menjadi perusahaan negara, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) mengalami pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang lebih luas lagi dari masing-masing badan usaha milik negara (BUMN) ini. Pemecahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi ini memiliki legalitas hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 dikeluarkan untuk mengubah lagi bentuk badan usaha dari pelayanan pos di Indonesia ini (melalui PN Pos dan Giro). Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Perusahaan Negara Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro). Hal ini bertujuan untuk semakin mempermudah keleluasaan pelayanan pos bagi masyarakat Indonesia. Perubahan bentuk usaha dari sebuah perusahaan negara menjadi perusahaan umum ini pun disempurnakan lagi supaya bisa mengikuti iklim usaha yang sedang berkembang melalui keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1984 mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan. Setelah beberapa tahun memberikan pelayanan dengan statusnya sebagai perusahaan umum, Pos Indonesia mengalami perubahan status atau bentuk usaha lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT Pos Indonesia (Persero). Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kedinamisan untuk PT Pos Indonesia (Persero) sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat dan menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat persaingannya.

Kantor Pos pertama kali didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff pada 26 Agustus 1746.

Pendirian tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk.

Terutama, kantor pos tersebut ditujukan bagi ereka yang berdagang dari kantor di luar Jawa, serta bagi mereka yang datang dari dan pergi ke luar negeri.

Berawal dari hal tersebut, pos lahir dan berfungsi sebagai pelayanan publik.

Empat tahun kemudian, kantor pos didirikan di Semarang.

Dengan demikian perhubungan pos antara Semarang dan Jakarta menjadi semakin teratur dan pengirimannya lebih cepat.

Kala itu, rute yang dilalui adalah Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.

Pos Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan status.

Pada tahun 1875, dinas pos disatukan dengan dinas telegrap dengan status Jawatan Posten Telegrafdienst.

Beberapa waktu kemudian, pemerinah kolonial Belanda mulai berkirim surat dan barang secara internasional.

Dengan demikian, telah tercatat sebagai anggota Union Postale Universelle (UPU).

Semasa pendudukan Jepang, Jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 27 September 1945 Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT.

Dengan demikian PTT secara resmi berubah menjad Jawatan PTT Republik Indonesia.

Persitiwa tersebut kemudian diberingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti POSTEL.

Pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahan Negara dan Giro (PN Pos dan Giro)

Hal itu dilakukan mengingat perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat.

Pada 1978 kembali terjadi perubahan dimana kembali berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro.

Sejak saat itu juga ditegaskan sebagai badan usaha tunggal yang menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk dalam maupun luar negeri.

Pada 20 Juni 1995, Perusahaan Umum Pos dan Giro berubah menjadi PT dengan nama PT Pos Indonesia (Persero)

Daftar direktur
Romli, Direktur Pos periode 1964-1965
Oesadi, SH, Direktur Pos periode 1965-1968
R.Adiwinata, Bc.AP, Direktur Utama PN Pos dan Giro 1968-1971
R. Soebagjo, Bc.AP, Direktur Utama PN Pos dan Giro periode 1971-1977.
Moeljoto, Bc.AP, Direktur Utama Perum Pos dan Giro periode 1977-1986
Ir. Marsoedi, Bc.AP, Direktur Utama Perum Pos dan Giro periode 1986-1994
Ir. Cahyana Ahmadjayadi, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 1994-1999
Alinafiah, MBA, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 1999-2004
Drs. Hana Suryana MM, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2004-2009
I Ketut Mardjana, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2009-2013.
Budi Setiawan, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2013-2015
Gilarsi Wahju Setijono, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2015-2020.
Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama periode PT.Pos Indonesia 2020 - hingga kini.

Transformasi bisnis

Bisnis surat pos pada periode 2000-2008 mengalami penurunan drastis. Munculnya layanan pesan singkat dan internet mulai menggantikan peran Pos Indonesia.[6] Hal ini menyebabkan Pos Indonesia mengalami kerugian setiap tahun. Pada tahun 2004-2008, Pos Indonesia merugi hingga 606,5 miliar.[7] Namun, Pos Indonesia mulai berubah setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui UU N0. 38 Tahun 2009 tentang pos. Transformasi bisnis pun dilakukan dengan menjadikan dirinya sebagai perusahaan induk dengan membentuk enam anak perusahaan, merevitalisasi bisnis inti dan mengembangkan bisnis baru. Pos Indonesia mulai masuk ke bisnis ritel, properti dan asuransi. Selain itu, sejak 2013 juga melayani jasa pengelolaan dan penyewaan perkantoran serta ruang MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

Anak perusahaan Pos Indonesia:[7]

PT Pos Logistik Indonesia: layanan logistik
PT Pos Properti: layanan bisnis di bidang properti
PT Pos Finansial Indonesia: layanan fintech untuk kelas menengah dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Yayasan Pendidikan Bhakti Pos indonesia
Upaya Pos Indonesia dalam melakukan transformasi juga didukung oleh lima Badan Usaha MIlik Negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Telkom dan PT Pertamina.[6]

Pos Indonesia meluncurkan GaleriPos.com pada 14 Desember 2013. E-Commerce Clearing House Pos Indonesia adalah layanan e-commerce yang dibangun dengan mengintegrasikan tiga pilar utama dalam bisnis e-commerce yaitue-marketplace, online payment dan shipping/delivery.

Logo

 

Produk dan jasa

Secara umum, Pos Indonesia membagi lingkup bisnisnya menjadi dua, yakni Bisnis Surat Paket (BSP) dan Jasa Keuangan (Jaskug).

Bisnis Surat Paket dan Logistik
Pos Domestik
Pos Express
Pos Kilat Khusus
Paket Pos Jumbo
Paket Pos Biasa
Kargo Ritel (Udara, Darat)
Pos Internasional
Express Mail Service (EMS)
Paket Cepat Internasional
Pos Ekspor
Pos Tercatat Internasional
Paket Biasa Internasional
Pos Udara Internasional
Logistik
Integrasi Logistik
Bisnis Jasa Keuangan
Pospay
Weselpos (Instan, Prima, Cash to Account, Western Union)
Giro Pos
Fund Distribution
Bank Channeling

Rencana bisnis

PT Pos Indonesia (Persero) dan DHL Express Indonesia memperpanjang kerja sama Express Mail Service (EMS) ke luar negeri yang bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia serta meningkatkan dan memperbaiki akses jaringan global agar lebih efektif dan efiesien.[8]

PT Pos Indonesia (Persero) meneken perjanjian kerja sama dengan GD Express Carrier Berhard, sebuah perusahaan kurir swasta terbesar nomor dua di Malaysia setelah Pos Malaysia. Kerja sama ini dilakukan untuk menyinergikan kurir swasta terbesar di Malaysia dengan kekuatan jaringan nasional yang dimiliki Pos Indonesia.

Bagi Pos Indonesia, kerja sama ini akan meningkatkan waktu pengiriman di negara tujuan dari sebelumnya H+1 s/d H+5, menjadi maksimal H+2. Keuntungan lainnya, berupa akses pasar yang lebih luas di Malaysia. Sementara itu bagi GD Express Carrier Berhard, kerja sama ini penting dalam membuka akses pasar pengiriman express delivery. Kerja sama dengan Pos Indonesia dinilai sangat strategis bagi GD Express, karena bisa memperluas pasar express delivery ke Indonesia.[9]

Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) siap menggandeng PT Pos Indonesia, sebagai layanan logistik bisnis e-commerce nantinya. Hal ini masuk dalam roadmap e-commerce yang tengah digodok oleh BeKraf. Revitalisasi PT Pos Indonesia menjadi logistik dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pengiriman barang hasil transaksi jual beli on-line yang telah dilakukan.[10]

PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman bersama 12 BUMN untuk menjalankan Sistem Logistik Nasional (Silognas) secara kian mulus (seamless logistic). PT Pos berada dalam posisi sebagai fasilitator untuk terbangunnya seamless logistic. Melalui nota kesepahaman ini, ada sejumlah hal yang ingin dicapai. Pertama, sinergi BUMN ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini berada di kisaran 27 persen. Kedua, adalah untuk menghilangkan disparitas harga komoditas antara wilayah urban dan rural. Ketiga, adalah untuk memfasilitasi sebagai proses backbone-nya sistem perdagangan secara elektronik (e-commerce). Keempat, juga merupakan bentuk keinginan untuk pemberdayaan dan memfasilitasi UMKM agar bisa lebih kompetitif.

Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono bersama pimpinan 12 BUMN yakni Direktur Utama PT Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo S. Hardjito, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama DAMRI Sarmadi Usman, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham Sakir Torik, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I Bambang Eka Cahyana, Plt Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Dede R. Martin, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III Djarwo Surjanto, Direktur SDM Umum PT Pelabuhan Indonesia IV Niken Probowati, Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro, Direktur Utama PT ASDP Danang S. Baskoro, dan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat.[11]

 

2. PERSATUAN PENSIUNAN

Logo_PPPOS 

Persatuan Pensiunan Pos Indonesia (PPPOS)
Alamat : Jl.Citarum Bandung Wetan Bandung 40115
Telepon : 022-7202508

 

3. BANK KUSTODIAN

Logo_BNI

PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Divisi Loan Multination Company
Kelompok Custody & Trustee
Alamat : Gedung BNI Lt.16 Jend Soedirman Kav 1 Jakarta 10220
No.Telp : 021-2578211
No. Fax : 021-2511311

 

4. KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Logo_KAP_Nugroho_amp_Rekan

Kantor Akuntan Publik Nugroho & Rekan
Cabang Bandung
Alamat : Jl.Ir.H.Juanda No.369 Dago
Kecamatan Coblong Kota Bandung
Jawa Barat 40135
No.Telp : 022-20465602
No. Fax : 022-20465602

 

5. KONSULTAN AKTUARIA INDEPENDEN

Logo_Konsultan_Aktuaria_Independen_Enny_Diah_Awal

Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal
Alamat : Gedung Menara 165, Lantai 21
Jl.TB Simatupang Kav.1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
No.Telp : 021-29407161
No. Fax : 021-29407161

 

6. KANTOR JASA PENILAI

Logo_Kantor_Jasa_Penilai

Herman Meirizki & Rekan
Alamat : Jl.Villa Melati Mas Blok H9 No.60 Kel.Pondok Jagung 
Kec.Serpong Utara Tanggerang Selatan Banten 15326
No.Telp : 021-5384495
No. Fax : 021-5364496

 

7. KONSULTAN SISTEM INFORMASI

Logo_Konsultan_Sistem_Informasi_PT_SSS

PT.Sarana Sistem Sentosa
Konsultan Manajemen & Sistem Informasi
Alamat : Jl.Kelapa Sawit Raya No.88
Komplek Billy Moon, Pondok Kelapa
Duren Sawit Jakarta Timur 13450
No.Telp : 021-60209020,0819807670
website : www.sss-id.com

 

whatsapp