Kepesertaan

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang memuat mengenai kepesertaan adalah sebagai berikut:

Persyaratan Peserta dan Berakhirnya Kepesertaan
(1) Karyawan yang berhak menjadi Peserta Dana Pensiun adalah Karyawan Perusahaan yang telah terdaftar di Dana Pensiun sampai dengan disahkannya Peraturan Dana Pensiun tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012.
(2) Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu dan memuat antara lain kesediaan untuk membayar Iuran Pensiun yang dipotong dari gajinya tiap bulan.
(3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan Perusahaan terdaftar sebagai Peserta.
(4) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Tata cara penetapan karyawan yang menjadi peserta akan diatur lebih lanjut pada petunjuk pelaksanaannya.
(6) Kepesertaan berakhir apabila:
a. peserta meninggal dunia;
b. peserta dari Karyawan Perusahaan yang berhenti bekerja atau Pensiun Ditunda yang memindahkan dananya ke Dana Pensiun lain;
c. peserta dari Karyawan Perusahaan berhenti bekerja atau pensiun yang memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, yang ditetapkan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan sesuai dengan ketentuan OJK;
d. peserta dari Karyawan Perusahaan berhenti bekerja dengan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun dan berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah Bunga Yang Layak.

Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Peserta:
(1) Tanggung Jawab Peserta:
Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data dan keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam kaitannya dengan administrasi kepesertaan.
(2) Hak Peserta:
a. Setiap Peserta berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
b. Setiap Peserta berhak atas bukti kepesertaannya pada Dana Pensiun yang diterbitkan oleh Pengurus;
c. Setiap Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun kepada Pendiri dan Dewan Pengawas dan Pengurus;
d. Setiap Peserta berhak memperoleh tanda bukti kepesertaan berupa kartu peserta Dana Pensiun.
(3) Kewajiban Peserta:
a. Membayar iuran kepesertaan bagi Karyawan Perusahaan sebesar 5 % (lima per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun sejak terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;
b. Memberikan data keterangan atau informasi lain yang diminta oleh Pengurus untuk keperluan administrasi Dana Pensiun dan pelaksanaan peraturan ini;
c. Mendaftarkan istri/suami dan/atau Anak serta melaporkan kepada Perusahaan/Dana Pensiun setiap terjadi perubahan susunan keluarga sebelum meninggal dunia atau berhenti bekerja;
d. Menunjuk Pihak Yang Ditunjuk yang akan menerima dana yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Istri/Suami atau Anak yang sah.

Administrasi Kepesertaan:
(1) Kepada seluruh Peserta diberikan kartu pengenal peserta penerima Manfaat Pensiun.
(2) Pendaftaran Istri/Suami/Anak/Pihak Yang Ditunjuk sebagai penerima Manfaat Pensiun harus dilakukan peserta dari Karyawan Perusahaan pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta atau dalam masa kepesertaan.
(3) Pendaftaran Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menjadi batal apabila Peserta menikah.
(4) Peserta dapat mengganti Pihak Yang Ditunjuk sebagai penerima Manfaat Pensiun dan mencabut Pihak Yang Ditunjuk sebelumnya selama masih dalam masa kepesertaan.
(5) Dalam hal ketentuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, apabila hubungan perkawinan dengan Istri/Suami yang telah terdaftar terputus maka terhitung mulai terputusnya ikatan perkawinan secara sah, Istri/Suami akan terhapus dari daftar Penerima Manfaat Pensiun.
(6) Istri/Suami yang dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun adalah dari perkawinan yang sah menurut hukum yang dibuktikan dengan salinan surat nikah sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan perkawinan tersebut terjadi sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
(7) Anak peserta dari Karyawan Perusahaan yang dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun adalah:
a. Anak yang lahir dari perkawinan sah seperti tersebut pada ayat (6) Pasal ini;
b. Anak yang lahir sebelum Peserta berhenti bekerja;
c. Anak yang lahir dalam waktu 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta berhenti bekerja;
d. Anak yang lahir dalam waktu 300 (tiga ratus) hari sejak perkawinan terputus karena perceraian atau meninggal dunia, dan terputusnya perkawinan tersebut terjadi sebelum Peserta berhenti bekerja.
(8) Anak angkat yang disahkan menurut hukum dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat pensiun sebelum peserta dari Karyawan Perusahaan berhenti bekerja sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anak.
(9) Anak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) Pasal ini tidak dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
(10) Peserta dari Karyawan Perusahaan yang telah berhenti bekerja kemudian menikah lagi, maka Istri/Suami yang dinikahinya tersebut dan Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai Isteri/suami/Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun.
(11) Peserta dari Karyawan Perusahaan yang diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota direksi BUMN lainnya, diberhentikan sebagai Karyawan Perusahaan dengan hak atas Manfaat Pensiun dengan pangkat tertinggi di Perusahaan.
(12) Pangkat tertinggi di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini adalah Grade 1 dengan Penghasilan Dasar Pensiun per 31 Desember 2017 sebesar 1.827.000 x 146% bagi karyawan dengan status kawin, dan 1.827.000 x 130% bagi karyawan dengan status tidak kawin, dan disetiap tanggal 1 Januari tahun selanjutnya dinaikkan sebesar 6% (enam per seratus).

Masa Kerja:
(1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut belum dipergunakan untuk perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja sebelumnya.
(2) Cuti di luar tanggungan Perusahaan tidak dihitung sebagai masa kerja untuk penetapan besarnya Manfaat Pensiun.
(3) Karyawan Perusahaan yang sebelumnya telah menjadi peserta pada dana pensiun pemberi kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya.
(4) Karyawan Perusahaan yang sebelumnya telah menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
(5) Karyawan Perusahaan yang sebelumnya tidak menjadi peserta pada dana pensiun pemberi kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar pemberi kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
(6) Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
(7) Peserta Karyawan Perusahaan yang diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota direksi BUMN lainnya sehingga menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban dengan Perusahaan, Masa Kerjanya diperhitungkan sejak masuk bekerja yang diakui oleh Perusahaan sampai dengan berhenti sebagai karyawan karena diangkat menjadi anggota Direksi atau direksi BUMN lainnya.
(8) Masa Kerja yang diakui untuk menghitung Manfaat Pensiun Cacat diperhitungkan sampai Peserta mencapai usia pensiun normal, dan Penghasilan Dasar Pensiun dihitung pada saat Peserta dinyatakan cacat.
(9) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Usia Pensiun dan Penetapan Usia Peserta:
(1) Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
(2) Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia pensiun normal.
(3) Usia Peserta Karyawan Perusahaan untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Karyawan Perusahaan dan tidak dapat diubah lagi.
(4) Usia Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun.

Iuran Pensiun:
(1) Iuran Pensiun terdiri dari:
a. Iuran peserta dari Karyawan Perusahaan;
b. Iuran Pemberi Kerja terdiri atas iuran normal dan iuran tambahan dalam hal terdapat defisit baik defisit pra undang-undang, kekurangan solvabilitas, maupun defisit masa kerja lalu yang tidak diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas.
(2) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran peserta dari Karyawan Perusahaan yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(3) Iuran Pensiun yang belum disetor setelah melampaui 2 1/2 (dua setengah) bulan setelah jatuh tempo dinyatakan sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga Yang Layak, sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, serta sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan bila Pemberi Kerja dilikuidasi.

Besar Iuran Pensiun:
(1) Peserta dari Karyawan Perusahaan wajib membayar iuran sebesar 5% (lima per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun. Iuran dimulai pada bulan sejak Karyawan Perusahaan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja, atau meninggal dunia atau pensiun.
(2) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
(3) Dalam hal terjadi perubahan status Peserta tidak kawin menjadi kawin sebagaimana pasal 31 ayat (4), maka iuran Peserta dan Pemberi Kerja berubah mulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak bulan nikah dengan memperhitungkan rapel tambahan iuran dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian berkas.

Jenis dan Ketentuan Manfaat Pensiun Peserta:
(1) Manfaat Pensiun Peserta terdiri dari:
a. Manfaat Pensiun Normal, yaitu Manfaat Pensiun yang diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun normal;
b. Manfaat Pensiun Cacat, yaitu Manfaat Pensiun yang diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat;
c. Manfaat Pensiun Dipercepat, yaitu Manfaat Pensiun yang diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja dalam usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal.
(2) Manfaat Pensiun bagi karyawan yang diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota direksi BUMN lainnya yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dengan Perusahaan, mulai dibayarkan kepada Peserta pada saat mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
(3) Hak atas Pensiun Ditunda mulai dibayarkan kepada Peserta pada saat mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
(4) Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, berdasarkan pilihan Peserta hak atas Pensiun Ditunda dapat dilaksanakan:
a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
b. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain di tempat kerja yang baru; atau
c. Dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Dengan ketentuan Peserta Mantan Karyawan tersebut mengajukan surat permohonan pengalihannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
(5) Manfaat Pensiun bagi Peserta Pensiun atau bagi Janda/Duda pembayarannya harus dilakukan dalam bentuk angsuran 1 (satu) kali sebulan untuk seumur hidup.
(6) Manfaat Pensiun bagi Anak pembayarannya harus dilakukan dalam bentuk angsuran 1 (satu) kali sebulan untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan.
(7) Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda/Anak dan Pihak Yang Ditunjuk, besarnya dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Penghasilan Dasar Pensiun:
(1) PhDP ditetapkan berdasarkan PhDP posisi pada tanggal 31 Desember 2017 dan dinaikkan sebesar 6% (enam per seratus) setiap tahun di setiap tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(2) Besarnya PhDP pada 31 Desember 2017 adalah gaji pokok per tanggal 31 Desember 2017 x 146% bagi karyawan dengan status kawin dan gaji pokok per tanggal 31 Desember 2017 x 130% bagi karyawan dengan status tidak kawin.
(3) Dalam hal Karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 masih berstatus tidak kawin dan setelah tanggal 31 Desember 2017 menjadi berstatus kawin maka PhDP diubah dengan perhitungan: PhDP tidak kawin saat bulan menikah/130% x 146%, dan disetiap tanggal 1 Januari tahun selanjutnya dinaikkan sebesar 6% (enam per seratus).
(4) Perubahan PhDP menjadi berstatus kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, berlaku mulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak bulan nikah.
(5) Dalam hal Karyawan Perusahaan sebagai suami istri keduanya bekerja di Perusahaan, maka salah satu Karyawan tersebut berstatus dibujangkan, apabila setelah tanggal 31 Desember 2017 atas kehendak karyawan tersebut mengajukan berpindah untuk bertukar menjadi status kawin ketika salah satunya akan berhenti sebagai Karyawan, maka beralihnya menjadi status kawin di salah satunya PhDP dihitung: ((PhDP saat beralih status tidak kawin/130%) x 146%), dan disetiap tanggal 1 Januari tahun selanjutnya dinaikkan sebesar 6% (enam per seratus), dan sebaliknya bertukar menjadi status dibujangkan: ((PhDP saat beralih status kawin/146%) x 130%, dan setiap tanggal 1 Januari tahun selanjutnya dinaikkan sebesar 6% (enam per seratus).
(6) Perubahan PhDP sebagaiman dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, berlaku mulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak disetujui oleh Perusahaan.
(7) Dalam hal Karyawan Perusahaan pada 31 tanggal Desember 2017 sedang menjalani hukuman disiplin yang berpengaruh terhadap penurunan PhDP dan dipulihkan kembali setelah tanggal 31 Desember 2017, maka PhDP Karyawan Perusahan tersebut diubah menjadi normal kembali sebagaimana PhDP sebelum dikenakan hukuman disiplin yang berlaku tanggal 1 bulan berikutnya sejak hukuman disiplin berakhir, dan setiap tanggal 1 Januari tahun selanjutnya dinaikkan sebesar 6% (enam per seratus).
(8) Penetapan besaran kenaikan PhDP sebesar 6% (enam per seratus) setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan penetapan dari asumsi aktuaria yang selama ini dikenakan pada setiap laporan aktuaris.

Faktor Penghargaan:
Besarnya faktor penghargaan pertahun masa kerja atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Karyawan Perusahaan ditetapkan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh per seratus) untuk tiap tahun masa kerja.

Nilai Sekarang:
Nilai sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.

Rumus Manfaat Pensiun:
(1) Rumus Manfaat Pensiun per bulan ditentukan sebagai berikut:
MP = f x MK x PhDP.
MP : Manfaat Pensiun.
f : Faktor Penghargaan.
MK : Masa Kerja.
PhDP : Penghasilan Dasar Pensiun.
(2) Maksimum Manfaat Pensiun adalah 80% (delapan puluh per seratus) dari PhDP per bulan.
(3) PhDP yang digunakan untuk perhitungan Manfaat Pensiun adalah PhDP terakhir yang tercantum dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Ketentuan dan Besarnya Manfaat Pensiun Bagi Peserta:
(1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal sebulan dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Dana Pensiun ini.
(2) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat sebulan dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Dana Pensiun ini, dengan ketentuan Masa kerja dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal dan PhDP dihitung pada saat Peserta dinyatakan Cacat.
(3) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat sebulan dihitung berdasarkan nilai sekarang dari rumus sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Dana Pensiun ini.
(4) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda sebulan dihitung berdasarkan nilai sekarang dari rumus sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Dana Pensiun ini sampai pada saat pemberhentiannya dan dibayarkan sekurang-kurangnya setelah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya.
(5) Manfaat Pensiun dihentikan jika dari keterangan-keterangan yang diajukan sebagai dasar untuk penetapan pemberian Manfaat Pensiun ternyata terbukti bahwa yang bersangkutan tidak berhak, dan apabila ada Manfaat Pensiun yang telah terlanjur diterima yang bersangkutan harus dikembalikan kepada Dana Pensiun.

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Peserta:
(1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah Peserta Karyawan Perusahaan mencapai Usia Pensiun dan selanjutnya dibayarkan secara berkala setiap bulan seumur hidup dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
(2) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dengan cara tunai atau transfer antar bank sesuai dengan permintaan tertulis dari penerima Manfaat Pensiun yang disetujui Pengurus atau dapat ditetapkan lain oleh Pendiri dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta dan Dana Pensiun.
(3) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja.
(4) Pembayaran Pensiun Ditunda, atas permintaan karyawan dilakukan terhitung tanggal 1 (satu) bulan berikutnya Mantan Karyawan mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya.
(5) Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan terhitung mulai tangggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta Karyawan Perusahaan berhenti bekerja karena cacat.
(6) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan mempergunakan formulir disertai lampiran Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari Perusahaan, serta keterangan lainnya yang sah dan untuk Pembayaran Manfaat Pensiun pertama, harus dilakukan secara tunai oleh Peserta yang bersangkutan sekaligus mengambil Surat Keputusan Pensiun dan selanjutnya apabila Peserta menghendaki dapat dengan cara transfer ke rekening bank yang ditunjuk Peserta disertai Surat Permohonan Cara Pembayaran dan salinan nomor rekening bank yang ditunjuk.

Ketentuan dan Besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda:
(1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kepada Pensiunan.
(2) Dalam hal Peserta meninggal dunia pada usia sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.
(3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai Pensiun Ditunda yang seharusnya menjadi haknya apabila berhenti bekerja dan pembayarannya dapat dibayarkan sekaligus atas permintaan Janda/Duda yang bersangkutan.
(4) Dalam hal Peserta Karyawan Perusahaan meninggal dunia karena Tewas, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/ Duda yang sah ditetapkan 100% (seratus per seratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila pensiun sesaat sebelum meninggal dunia dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan usia pensiun normal.
(5) Besar uang Manfaat Pensiun yang tersebut pada ayat (1), (2), (3), (4), Pasal ini tidak boleh kurang dari jumlah ketentuan yang ditetapkan oleh Pendiri dari waktu ke waktu dengan cara melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
(6) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia dan meninggalkan lebih dari seorang janda maka Manfaat Pensiun Janda dibagi rata diantara janda-jandanya.
(7) Apabila salah seorang janda tersebut sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini meninggal dunia atau menikah lagi, maka bagian Manfaat Pensiun Janda tersebut menjadi hak Anak dari janda tersebut, yang besarnya sama dengan Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada janda bertalian.
(8) Dalam hal janda sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini tidak memiliki anak, maka bagian Manfaat Pensiun Janda tersebut dibagi rata diantara janda yang masih hidup dan anak yang masih hidup dari janda lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda:
(1) Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Istri/Suami yang telah didaftarkan Peserta Karyawan Perusahaan sebelum meninggal dunia atau berhenti bekerja sebelum Usia Pensiun Dipercepat dengan hak Pensiun Ditunda atau pensiun.
(2) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Mantan Karyawan/Pensiunan meninggal dunia.
(3) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Janda/Duda harus mengajukan Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan mempergunakan Formulir yang disertai:
a. Surat keterangan kematian Peserta dari pejabat yang berwenang atau dokter.
b. Salinan sah surat nikah
c. Salinan sah surat kelahiran anak (anak-anaknya)
d. Salinan sah kartu keluarga.
e. Surat keterangan Janda/Duda dari ketua rukun warga/kepala desa setempat.
f. Surat Keterangan Anak belum berpenghasilan dan belum menikah dari ketua rukun warga/kepala desa setempat.
g. Surat keputusan pemberhentian dan surat keputusan kenaikan gaji/grade bagi Peserta Karyawan Perusahaan yang meninggal dunia atau Surat Keputusan Pensiun bagi Peserta Pensiunan yang meninggal dunia.

Ketentuan dan Besarnya Manfaat Pensiun Anak:
(1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sebesar Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Janda/Duda.
(2) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat dibayarkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan masih sekolah, belum menikah dan belum memiliki penghasilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang.
(3) Dalam hal seorang janda yang telah menerima bagian Manfaat Pensiun Janda berakhir, maka bagian Manfaat Pensiun Janda tersebut menjadi hak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang besarnya sama dengan Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada janda yang bertalian.
(4) Dalam hal Peserta Karyawan Perusahaan meninggal dunia sekurang-kurangnya pada Usia Pensiun Dipercepat dan tidak memiliki Janda/Duda yang sah, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun.
(5) Dalam hal Peserta Karyawan meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai Pensiun Ditunda yang seharusnya menjadi haknya apabila berhenti bekerja.
(6) Apabila Janda/Duda yang menerima manfaat pensiun menikah lagi atau meninggal dunia, maka terhitung mulai bulan berikutnya sejak menikah atau meninggal dunia hak atas manfaat Pensiun Janda/Duda tersebut beralih menjadi manfaat pensiun anak.

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Anak:
(1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak dilakukan mulai bulan berikutnya setelah:
a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau
b. Janda/Duda kawin lagi ;atau
c. Janda/Duda meninggal dunia.
(2) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Anak atau wali harus mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun Anak kepada Dana Pensiun dengan mempergunakan formulir yang dilampiri:
a. Surat keterangan kematian Peserta/Janda/Duda, atau surat keterangan bahwa Janda/Duda menikah lagi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Salinan kartu keluarga;
c. Salinan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah;
d. Bagi Anak yang telah mencapai usia 21 tahun namun belum mencapai usia 25 tahun dilampiri dengan surat keterangan masih sekolah dari pimpinan sekolahnya, surat keterangan tidak memiliki penghasilan dari ketua rukun warga atau kepala desa setempat, dan surat keterangan belum menikah dari pejabat berwenang;
e. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam butir d ayat (2) Pasal ini dapat diberikan kepada anak yang mencapai usia maksimal 25 tahun sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) Pasal 39.
(3) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir apabila:
a. Anak meninggal dunia; atau
b. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 39 Peraturan ini.

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus:
(1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sekaligus.
(2) Berdasarkan pilihan Peserta Karyawan Perusahaan pada saat berhenti bekerja atau Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat menerima pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.
(3) Perhitungan Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sesaat setelah dihitung Manfaat Pensiun bulanan masih kurang dari atau sama dengan Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tau Manfaat Pensiun bulannannya masih lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Ana katas Manfaat Pensiun tersebut masih dapat dibayarkan secara sekaligus.
(4) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau berhenti bekerja atau Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta meninggal dunia telah mengambil Manfaat Pensiun secara sekaligus 20% (dua puluh per seratus) dan sesaat setelah perhitungan tidak mnengajukan Manfaat Pensiun secara sekaligus, maka sebesar sisanya 80% (delapan puluh per serratus) Manfaat Pensiunnya dibayarkan secara bulanan.
(5) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak atas Manfaat Pensiun, maka Nilai Sekarang dari selisih lebih Manfaat Pensiun setelah dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dibayarkan sekaligus.
(6) Dalam hal Peserta meninggal dunia atau tewas sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda dan Anak dapat dibayarkan secara sekaligus.
(7) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka nilai sekarang atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
(8) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada Ahli Waris yang sah dari Peserta.
(9) Peserta Karyawan Perusahaan yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki Masa Kerja kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta Karyawan Perusahaan sendiri ditambah Bunga Yang Layak.
(10) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia Pensiun Dipercepat, kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan secara sekaligus saat karyawan berhenti bekerja.
(11) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus apabila Peserta atau Pihak Yang Ditunjuk:
a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
(12) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebelum Manfaat Pensiun secara bulanan dibayarkan;
(13) Dengan adanya Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini , maka hak atas Manfaat Pensiun maupun Kewajiban Dana Pensiun Pos Indonesia kepada yang bersangkutan dinyatakan berakhir.

Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Penerima Manfaat Pensiun Yang dinyatakan Hilang:
(1) Dalam hal Pensiunan atau Mantan Karyawan Perusahaan yang karena suatu keadaan diluar kemauan dan kemampuannya, tidak diketahui tempat keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau meninggal dunia, maka dinyatakan hilang.
(2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dinyatakan oleh Pejabat yang berwewenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pihak kepolisian, dan yang bersangkutan dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak dinyatakan hilang.
(3) Apabila setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pensiunan atau Mantan Karyawan Perusahaaan tersebut muncul kembali atau belum meninggal dunia, maka manfaat pensiunnya akan dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan dengan memperhitungkan semua pembayaran yang telah dilakukan kepada Pihak Yang Berhak.

Penundaan Pembayaran Manfaat Pensiun:
(1) Penundaan pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan apabila:
a. Penerima Manfaat Pensiun berhalangan hadir dan tidak menguasakan kepada orang lain; atau
b. Penerima Manfaat Pensiun yang belum menyerahkan isian Formulir Daftar Ulang (FDU) kepada Dapenpos.
(2) Waktu penundaan pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berakhir pada saat penerima Manfaat Pensiun memberikan Surat Kuasa atau hadir/datang sendiri mengambil Manfaat Pensiun bulan-bulan yang tertunda atau penerima pensiun telah menyerahkan isian Formulir Daftar Ulang (FDU) kepada Dapenpos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini.
(3) Pembayaran Manfaat Pensiun yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berkurang sesuai dengan haknya yang tertunda.

Ketentuan Bagi Suami Istri Peserta Dana Pensiun:
(1) Dalam hal suami dan istri berstatus Karyawan Perusahaan yang salah satu diantaranya ditetapkan oleh peraturan Perusahaan sebagai status bujangan, maka apabila Karyawan Perusahaan yang ditetapkan sebagai bujangan meninggal dunia manfaat pensiunnya dibayarkan sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
(2) Dalam hal suami istri sebagai peserta apabila salah satu suami atau istri yang berstatus menikah dan menanggung keluarga meninggal dunia, maka kepada Janda/Dudanya dibayarkan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Dalam hal suami istri sebagai Peserta apabila keduanya meninggal dunia, maka Manfaat Pensiunnya dibayarkan kepada Pihak Yang Berhak dari masing-masing Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat Pembayaran:
Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak dilakukan di tempat yang ditunjuk oleh Dana Pensiun sesuai dengan permintaan tertulis Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak yang di atur tersendiri oleh Dana Pensiun.

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Ditunjuk dan Ahli Waris:
(1) Peserta yang tidak memiliki Istri/Suami dan Anak dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima hak atas Dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia.
(2) Penunjukkan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara tertulis oleh Peserta dan didaftarkan kepada Dana Pensiun sesaat sebelum berhenti bekerja atau pensiun dengan ketentuan bahwa Penunjukan dinyatakan batal apabila Peserta menikah.
(3) Peserta dapat mengubah penunjukkan Pihak Yang Ditunjuk setiap saat selama masih menjadi Karyawan Perusahaan.
(4) Apabila Peserta meninggal dunia dan belum menunjuk Pihak Yang Ditunjuk, maka Dana Peserta dapat dibayarkan kepada Ahli Warisnya.

Tata Cara Pembayaran Kepada Pihak Yang Ditunjuk:
(1) Dana Pensiun wajib menerbitkan surat keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk segera setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta lajang yang dilengkapi dengan:
a. Surat keterangan kematian Peserta yang dibuat oleh instansi yang berwenang;
b. Surat penunjukan sebagai Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun Peserta yang meninggal dan dapat dibayarkan sekaligus.
c. Salinan kartu tanda penduduk Pihak Yang Ditunjuk.
(2) Pembayaran hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk adalah sebesar Nilai Sekaligus dari seluruh Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung pada saat Peserta Karyawan Perusahaan meninggal dunia dengan mempergunakan rumus: Nilai Sekarang Sekaligus x Manfaat Pensiun Bulanan X 12 bulan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima Dana Pensiun.
(3) Apabila Manfaat Pensiun sekaligus yang dibayarkan masih lebih kecil dari iuran Peserta ditambah hasil pengembangannya, maka yang dibayarkan adalah Iuran Peserta ditambah dengan hasil pengembangannya.

Kenaikan Manfaat Pensiun:
(1) Untuk setiap 2 (dua) tahun sekali, besar Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan, Janda/Duda, dan Anak pada bulan Januari tahun genap meningkat sebesar 6% (enam per seratus) dari Manfaat Pensiun bulan Desember tahun sebelumnya.
(2) Guna mengimbangi kenaikan harga, kepada Penerima Manfaat Pensiun diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta Mantan Karyawan Perusahaan yang berhenti bekerja sebelum tanggal 1 November 1997 dan mulai menerima Manfaat Pensiun antara 1 November 1997 sampai dengan 31 Desember 1999, kepada yang bersangkutan diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terhitung pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama;
b. Janda/Duda dan Anak dari Mantan Karyawan Perusahaan yang berhenti bekerja sebelum 1 November 1997 dan meninggal dunia setelah 31 Desember 1999, kepada Janda/Duda dan Anaknya diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak Peserta Mantan Karyawan Perusahaan meninggal dunia;
c. Janda/Duda dan Anak dari Peserta Pensiunan yang menerima Manfaat Pensiun Normal setelah tanggal 31 Oktober 1997 dan Peserta Pensiunan tersebut meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, maka kepada Janda/Duda dan Anaknya diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak Peserta Pensiunan dimaksud meninggal dunia;
d. Janda/Duda dan Anak dari Peserta Pensiunan yang menerima Manfaat Pensiun Normal setelah tanggal 31 Oktober 1997 dan Peserta Pensiunan tersebut meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun selama 5 (lima) tahun, maka kepada Janda/Duda dan Anaknya diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak bulan ke-61 (enam puluh satu) dari pembayaran Manfaat Pensiun Normal;
e. Janda/Duda dan Anak dari Peserta Pensiunan yang menerima Manfaat Pensiun selain Manfaat Pensiun Normal setelah tanggal 31 Oktober 1997 dan Peserta Pensiunan tersebut meninggal dunia setelah tanggal 31 Desember 1999, maka kepada Janda/Duda dan Anaknya diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak Peserta Pensiunan meninggal dunia;
f. Janda/Duda dan Anak dari Peserta Mantan Karyawan Perusahaan yang berhenti bekerja setelah tanggal 31 Oktober 1997 dan meninggal dunia setelah 31 Oktober 1999, maka kepada Janda/Duda dan Anaknya diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak Peserta Mantan Karyawan Perusahaan meninggal dunia;

Pembuktian Status Penerima Manfaat Pensiun:
(1) Dana Pensiun wajib menerbitkan surat keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Pensiunan setelah menerima tembusan surat keputusan pemberhentian sebagai Karyawan Perusahaan.
(2) Dana Pensiun wajib menerbitkan surat keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta pensiun dan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun dengan melengkapi persyaratan seperti dimaksud ayat (3) Pasal 38 Peraturan Dana Pensiun ini.
(3) Dana Pensiun wajib menerbitkan surat keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Anak segera setelah:
a. Menerima pemberitahuan tentang kematian Janda/Duda atau Peserta yang tidak meninggalkan Janda/Duda dengan dilengkapi:
1) Surat keterangan kematian Peserta/Janda/Duda yang dibuat oleh instansi yang berwenang;
2) Fotokopi KTP anak atau identitas lainnya yang sah;
3) Fotokopi kartu keluarga yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
b. Menerima pemberitahuan tentang perkawinan Janda/Duda yang dilengkapi dengan:
1) Surat keterangan nikah dari pejabat yang berwenang;
2) Fotokopi KTP anak atau identitas lainnya;
3) Fotokopi kartu keluarga yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
(4) Dana Pensiun wajib menerbitkan surat keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk segera setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta lajang serta permohonan yang dilengkapi persyaratan seperti dimaksud ayat (1) Pasal 47 Peraturan Dana Pensiun ini.

whatsapp