Investasi

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang memuat mengenai investasi adalah sebagai berikut:

Kekayaan
1. Kekayaan awal dana Pensiun berasal dari pengalihan kekayaan Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum Pos dan Giro sepanjang menyangkut program pensiun dan selanjutnya kekayaan dihimpun dari:
a. Iuran Pendiri, terdiri atas iuran normal dan iuran tambahan;
b. Iuran Peserta dari Karyawan Perusahaan;
c. Hasil investasi;
d. Pengalihan dana dari dana pensiun lain.
2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Perusahaan serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Perusahaan.
3. Kekayaan Dana Pensiun harus dikembangkan sesuai dengan arahan.

Pengelolaan Dana Pensiun
1. Dana Pensiun melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Pension Fund Governance yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran yang diperlukan guna mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak terkait.
2. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilaksanakan dengan tujuan memberikan hasil optimal dan relatif aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
3. Dengan mempertimbangkan aspek keamanan kekayaan Dana Pensiun, beberapa jenis investasi tertentu akan dititipkan kepada bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan (custody) yang ditunjuk oleh Pendiri.
4. Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.
5. Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
6. Tidak satu bagian pun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini:
a. Pengurus, Pendiri, mitra pendiri atau Penerima Titipan;
b. Badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) saham nya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, mitra pendiri, Pengurus, Penerima Titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan;
c. Pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
7. Dana Pensiun atas persetujuan Pendiri dapat meminta nasehat atau bantuan tenaga ahli berkaitan dengan pengelolaan Dana Pensiun dan pengelolaan investasi untuk menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun.

Kegiatan investasi merupakan sumber penghasilan yang krusial bagi dana pensiun untuk dapat memenuhi kewajiban dana pensiun, terutama untuk melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada seluruh Peserta sebagai Penerima Manfaat Pensiun. Untuk memberikan keleluasaan yang memadai bagi dana pensiun dalam melakukan investasi di tengah perkembangan instrument investasi pada sektor pasar uang, pasar modal, serta sektor riil, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menetapkan berbagai kebijakan sehubungan dengan pengelolaan investasi untuk menunjang keberhasilan dana pensiun dalam melakukan pengelolaan investasi tersebut. Adapun kebijakan terkait dengan pengelolaan investasi Dana Pensiun tersebut digariskan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
3. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Investasi Dana Pensiun.
4. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
Merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia telah menerbitkan Arahan Investasi. Arahan Investasi merupakan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia untuk melaksanakan investasi dana pensiun secara optimal dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat keamanan, tingkat risiko investasi. Selain itu, Arahan Investasi juga merumuskan garis besar kebijakan investasi Dana Pensiun Pos Indonesia, seperti jenis investasi, batas maksimum untuk setiap jenis investasi, sasaran hasil investasi, strategi alokasi aset, dan obyek investasi yang dilarang.

Pembatasan lnvestasi
Berikut adalah komposisi maksimum per jenis investasi terhadap jumlah investasi sebagaimana digariskan pada Arahan lnvestasi:

JENIS INVESTASI POJK.29/POJK.05/2018 Juncto POJK No 3/POJK.05/2015 Arahan Investasi
(Maksimal)
Tabungan pada Bank 100% 20%
Deposito On Call pada Bank 100% 20%
Deposito Berjangka pada Bank 100% 100%
Sertifikat Deposito pada Bank 100% 10%
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 100% 20%
Surat Berharga Negara 100% 100% (min : 30% th 2018)
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 100% 25%
Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 100% 100%
Unit Penyertaan Reksa Dana dari:    
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 20%  20%
Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 20% 20%
Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 20% 10%
Repo Per counterparty 2%
Jumlah seluruhnya 5% dari jumlah investasi Dapenpos
Per counterparty 1% Jumlah seluruhnya 2% dari jumlah Investasi Dapenpos
Penyertaan Langsung di Indonesia 15% 15%
Tanah di Indonesia da/ataun Bangunan di Indonesia 20% 15%
Obligasi Daerah 10% -
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontak Investasi Kolektif 10% -

 

Sasaran Hasil lnvestasi
Sebagaimana ditentukan dalam Arahan lnvestasi, Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Bisnis Tahunan yang memuat sasaran hasil investasi. Rencana Bisnis Tahunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Tahunan yang disetujui oleh Pendiri.  Berdasarkan RKA Dana Pensiun Pos Indonesia Tahun 2022, sasaran hasil investasi yang harus dicapai ditetapkan sebesar 7,81% (tujuh koma delapan satu persen) ROI tanpa SPI (realized income) hanya memperhitungkan hasil investasi yang realized.  Sedangkan apabila memperhitungkan dengan unrealized income/loss (ROI dengan SPI) maka sasaran hasil investasi yang harus dicapai oleh Pengurus dalam RKA Dana Pensiun Pos Indonesia tahun 2022 ditetapkan sebesar 8,05% (delapan koma nol lima persen).

 

whatsapp