Profil
Sejarah Dapenpos
Sejarah Dapenpos
Senin, 17 Februari 2014 12:32 WIB | Dibaca 3532 kali


LATAR BELAKANG

Sejalan dengan meningkatnya angkatan kerja, timbul suatu kesadaran bahwa hidup mereka sangat bergantung pada perusahaan dimana mereka bekerja. Saat masih aktif, penghasilan tampaknya belum terlalu menjadi masalah, namun jika suatu saat karyawan tersebut sudah tidak dapat bekerja lagi karena suatu hal, maka kontinuitas kehidupan mereka akan terganggu. Persoalan berhenti bekerja atau persoalan hari tua dapat berpengaruh pada konsentrasi kerja karyawan yang akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja karyawan.

 

Menyikapi kondisi tersebut di atas, salah satu solusi yang dilakukan Perusahaan yang berkaitan dengan jaminan hari tua karyawan adalah didirikannya Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tentang Peraturan Dana Pensiun yang telah mengalami perubahan dan penyempurnaan dan terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.61/Dirut/0712 tanggal 25 Juli 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-770/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012.

 

Sebagai konsekuensi atas didirikannya Dapenpos, maka penjabaran atas maksud dan tujuan harus dilakukan secara terencana dan sistematis. Dengan demikian, penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) Dapenpos merupakan suatu keharusan, yang akan dipergunakan sebagai Panduan (Road-Map) arah pengembangan Dapenpos 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan rencana secara formal ini akan memudahkan Dapenpos dalam menyusun Rencana Perubahan atau penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan usaha maupun kondisi internal Pendiri maupun Dapenpos yang memberikan dampak terhadap pengelolaan Dapenpos.

 

Rencana Jangka Panjang (RJP) Dapenpos disusun secara kualitatif maupun kuantitatif berbasis asumsi yang mendasarinya, yang berfungsi sebgai pedoman dalam menerapkan tahapan sasaran yang akan dicapai secara berkesinambungan, terkait dengan dukungan pendanaan jangka panjang menyangkut kesejahteraan Peserta, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan prinsip kehati-hatian, serta going concern Dapenpos.

 

TUJUAN

Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) didirikan untuk mengelola pembayaran Mafaat Pensiun bagi peserta pada saat memasuki usia pensiun. Masa pensiun ini tidak sama untuk setiap peserta, sedangkan Dapenpos dituntut selalu siap setiap saat membayarkan hak peserta. Oleh karena itu, ketersediaan kualitas pendanaan jangka panjang dalam rangka memenuhi kewajiban aktuaria, yaitu kewajiban untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta pada waktu peserta tersebut membutuhkan menjadi keharusan. Dengan demikian diperlukan perencanaan yang disusun dalam suatu dokumen tertulis yang menjelaskan rencana Dapenpos untuk memanfaakan berbagai peluang usaha di lingkungan eksternal serta startegi yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang tersebut menjadi kenyataan, sehingga kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun maupun pendanaan jangka panjang senantiasa terpenuhi.

 

Tujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang Dapenpos adalah sebagai berikut :

  1. Menjadi pedoman  penetapan  sasaran dan target pendanaan yang harus dicapai  dalam upaya percepatan dana terpenuhi 100% (Funded) dengan Rasio Kecukupan dana (RKD) 100 % atau lebih  (fully Funded dengan RKD 120 %).
  2. Memberikan arah dan pedoman bagi manajemen Dapenpos dan segenap jajarannya dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan Dapenpos secara profesional, efisiensi dan efektif dan memenuhi prinsip pengelolaan dana pensiun yang baik (Good Pension Fund Governance).
  3. Menemukenali peluang dan tantangan dalam pengelolaan portofolio investasi Dapenpos, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil usaha maksimal.
  4. Menetapkan strategi dan program untuk mengupayakan kemungkinan peningkatan kesejahteraan bagi Peserta Pensiunan oleh Pendiri dengan tetap mempertahankan going concern Dapenpos.

 

LANDASAN HUKUM PENDIRIAN DAPENPOS

Sebagai Badan Hukum yang didirikan PT Pos Indonesia (Persero), Dapenpos dibangun dengan berlandaskan berbagai pranata hukum yang menjadi sumber acuan atau dasar pijakan, antara lain sebagai berikut :

  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun.
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI, Bapepam & lembaga Keuangan, Perusahaan Pendiri Dapenpos yang dapat dirinci sebagai berikut :
    1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-397/KMK.17/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun.
    2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 509/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.
    3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 510/KMK.06/ 2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja yang telah diubah berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.05/ 2005 tanggal 18 November 2005.
    4. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2344.LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun.
    5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2345.LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.
    6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-136.BL/2006 tanggal 214 Desember 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
    7. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor : KD 51/Dirut/0909 tanggal 7 September 2009 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia
    8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/ 2008 tanggal 5 Desember 2005 tentang Investasi Dana Pensiun.
    9. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-01/BL/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.
    10. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD 61/Dirut/0712 tanggal 25 Juli 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-770/KM.10/ 2012 tanggal 28 Desember 2012.

Peserta
Tidak Bisa Masuk ?
Catatan :
Isi No. Peserta dan Kata Sandi dengan Nippos atau Nopen Anda.

Agenda kegiatan
Jumlah Peserta / September 2017

Peserta Aktif = 14.527 orang
Peserta Yg Berhak atas Pensiun
Ditunda = 508 orang
Pensiunan = 18.711 orang