Seputar Dana Pensiun
Regulasi dan Kebijakan
Regulasi dan Kebijakan
Jum'at, 07 Maret 2014 09:21 WIB | Dibaca 6272 kali
Regulasi dan Kebijakan

Sebagai Badan Hukum yang didirikan PT Pos Indonesia (Persero), Dapenpos dibangun dengan berlandaskan berbagai pranata hukum yang menjadi sumber acuan atau dasar pijakan, antara lain sebagai berikut :

 

  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun.

 

  • Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI, Bapepam & lembaga Keuangan, Perusahaan Pendiri Dapenpos yang dapat dirinci sebagai berikut :

 

    1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-397/KMK.17/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun.

 

   2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 509/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.

 

   3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 510/KMK.06/ 2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja yang telah diubah berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.05/ 2005 tanggal 18 November 2005.

 

   4) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2344.LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun.

 

   5) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2345.LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.

 

  6) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-136.BL/2006 tanggal 214 Desember 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

 

   7) Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor : KD 51/Dirut/0909 tanggal 7 September 2009 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia

 

   8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/ 2008 tanggal 5 Desember 2005 tentang Investasi Dana Pensiun.

 

   9) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-01/BL/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

 

   10) Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD 61/Dirut/0712 tanggal 25 Juli 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-770/KM.10/ 2012 tanggal 28 Desember 2012.

 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. [Lihat]

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 02/POJK.05/2013 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. [Lihat]

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 03/POJK.05/2013 Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. [Lihat]

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.05/2013 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan. [Lihat]

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 05/POJK.05/2013 Tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan. [Lihat]

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 03/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. [Lihat]

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. [Lihat]

Peserta
Tidak Bisa Masuk ?
Catatan :
Isi No. Peserta dan Kata Sandi dengan Nippos atau Nopen Anda.

Agenda kegiatan
Jumlah Peserta / September 2020

Peserta Aktif = 10.889 orang
Peserta Yg Berhak atas Pensiun
Ditunda = 424 orang
Pensiunan = 20.514 orang