Seputar Dana Pensiun
Direktorat Investasi
Direktorat Investasi
Rabu, 19 Februari 2014 13:31 WIB | Dibaca 4640 kali


A. ARAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

PENGERTIAN

Pasal 1

 

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

 

  1. Pendiri adalah PT. Pos Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini sebagai Pemberi Kerja;
  1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pos Indonesia yang didirikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) yang berbentuk Badan Hukum untuk mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pasti;
  2. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia;
  3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Pos Indonesia;
  4. Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi;
  5. Penerima titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.
  6. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan;
  7. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal;
  8. Manajer Investasi adalah Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal;
  9. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
  10. Efek adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
  11. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara, dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
  12. Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut/pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.
  13. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan;
  14. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan;
  15. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan;
  16. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu;
  17. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
  18. Pihak adalah perorangan, perusahaan, koperasi, kontrak investasi kolektif, usaha bersama, asosiasi, baik sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan  Afiliasi ;
  19. Afiliasi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun;
  20. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
  21. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

 

 

KEWAJIBAN PENGURUS

 

Pasal 2

 

(1)     Pengurus dilarang menyimpang dari ketentuan dalam Arahan Investasi ini;

(2)     Pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang profesional dan objektif, semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dana Pensiun dan atau Pemberi Kerja;

 

Pasal 3

 

(1)      Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

  1. Rencana komposisi jenis investasi;
  2. Perkiraan  tingkat  hasil  investasi  untuk  masing-masing jenis investasi ; dan
  3. Pertimbangan  yang  mendasari  rencana komposisi jenis investasi .

 

(2)      Rencana Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus merupakan penjabaran Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran resiko dan keputusan investasi yang obyektif sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (good governance);

 

(3)      Rencana Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya akan berlaku setelah paling kurang mendapat persetujuan Dewan Pengawas;

 

(4)      Rencana Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib diajukan oleh Pengurus kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan  Oktober;

 

(5)      Rencana investasi  Tahunan yang disusun dan diajukan oleh Pengurus wajib diberikan penilaian dan persetujuan oleh Dewan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan November;

 

Pasal 4

 

Dana Pensiun wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun di Bidang Pengelolaan Investasi berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik yang meliputi: Kemandirian, Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.

 

 

BAB II

PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN

 

SASARAN HASIL INVESTASI

 

Pasal 5

 

(1)      Tingkat Hasil Investasi Return on Investment (ROI)  Dana Pensiun yang harus dicapai oleh pengurus dalam 1 (satu) tahun dalam keadaan normal dan terkendali adalah minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) per tahun dari nilai wajar investasi.

 

(2)      Dalam hal terjadi risiko sistemik yang berpengaruh secara signifikan,  terhadap tingkat hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus wajib menyampaikan alasan terhadap kondisi tidak tercapainya sasaran hasil investasi.

 

(3)      Metode perhitungan dalam rangka menghitung hasil investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pendapatan investasi yang sudah terealisasi ditambah dengan pendapatan investasi yang belum terealisasi dikurangi beban investasi dibagi nilai wajar rata-rata investasi yang dihitung untuk periode laporan berdasarkan nilai wajar awal investasi per bulan.

(4)      Hasil investasi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dapat diubah dan ditinjau kembali setiap saat oleh Pendiri dengan mengubah Arahan Investasi sesuai dengan iklim investasi di Indonesia.

 

 

 

PROPORSI KEKAYAAN UNTUK SETIAP JENIS INVESTASI

 

Pasal 6

 

Batas maksimum proporsi kekayaan untuk setiap jenis investasi terhadap total investasi   adalah  sebagai berikut :

 

JENIS INVESTASI

JUMLAH INVESTASI

TARGET PENDIRI

(MAKSIMUM)

PMK 199/PMK.010/

2008

  1. Surat Berharga Negara

 

75 %

100  %

  1. Deposito berjangka

 

100%

100%

  1. Deposito on call

20 %

100 %

  1. Sertifikat Deposito

 

10 %

100 %

  1. Sertifikat Bank Indonesia

 

20%

100%

  1. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

 

30 %

100 %

  1. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

 

75 %

100 %

  1. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

 

75 %

100 %

  1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Campuran, dan Reksadana Saham

 

20%

100%

  1. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks

 

20%

100%

  1. Reksa Dana Berbentuk Kontrak investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

 

10%

10%

  1. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

 

20%

100%

  1. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset

 

20 %

100%

  1. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi kolektif

 

20 %

100%

  1. Kontrak Opsi Saham

10 %

10%

  1. Penempatan langsung pada saham

10 %

10 %

  1. T a n a h   di  Indonesia

10 %

15 %

  1. Bangunan di Indonesia

 

10 %

15 %

  1. Tanah dan Bangunan di Indonesia

 

10 %

15 %

 

 

PROPORSI KEKAYAAN PADA SATU PIHAK

 

Pasal 7

 

(1)       Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud Pasal 6, pada satu pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi kecuali penempatan investasi pada Surat Berharga Negara.

(2)       Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Total investasi Penempatan Langsung pada Saham pada satu Pihak, dilarang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.

(3)       Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk Unit Penyertaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, dan/ atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

(4)       Investasi pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari total investasi Dana Pensiun.

(5)       Investasi pada tanah dan/atau bangunan dilarang melebihi 15% (lima belas perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.

 

 

Pasal 8

 

Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, penempatan langsung pada saham dan tanah dan/atau bangunan dilarang melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.

 

Pasal 9

 

(1)       Kesesuaian terhadap batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  sampai dengan Pasal 8 ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.

(2)       Total investasi dalam rangka menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki Dana Pensiun didasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-01/BL/2009 Tentang Dasar Penilaian Jenis-Jenis Investasi Dana Pensiun.

(3)       Untuk menentukan total investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), nilai investasi penempatan langsung pada saham, tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan, dapat diperoleh dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali apabila telah dilakukan penilaian baru oleh penilai independen atau penilaian investasi penempatan langsung pada saham dilakukan dengan metode ekuitas.

(4)       Pembuktian kesesuaian terhadap batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan tanggung jawab Pengurus.

 

 

Pasal 10

 

(1)       Dalam hal terjadi penggabungan para Pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi dan total investasi pada Pihak hasil penggabungan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, investasi Dana Pensiun pada Pihak hasil penggabungan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 6, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan.

 

(2)       Dana Pensiun dilarang melakukan investasi baru pada Pihak hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama penyesuaian belum selesai dilakukan.

 

OBJEK INVESTASI YANG DILARANG

 

Pasal 11

 

(1)       Dana Pensiun dilarang melakukan investasi pada Obligasi, sukuk, dan Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang memperoleh peringkat di bawah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

(2)       Dana Pensiun hanya dapat melakukan investasi pada Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk kontrak Investasi Kolektif yang dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(3)       Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali :

  1. Kontrak Opsi Saham
  2. instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek

(4)       Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada saham atau obligasi yang tercatat di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini secara terpisah dari saham atau obligasi yang bersangkutan.

(5)       Investasi pada Kontrak Opsi Saham tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi dan hanya dapat ditempatkan pada opsi jual (put option) dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun, yang dibuktikan dengan dokumen strategi lindung nilai.

(6)       Investasi penempatan langsung pada saham hanya dapat dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri.

(7)       Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas dengan ketentuan sebagai berikut  :

  1. Perusahaan tidak sedang dalam perkara di Pengadilan;
  2. Perusahaan tidak sedang dalam proses Aquisisi atau dalam proses penggabungan;
  3. Perusahaan tidak mengalami kerugian atau tidak menghasilkan keuntungan selama 3 (tiga) tahun terakhir, sebelum dilakukan investasi;

 

BATASAN INVESTASI

 

Pasal 12

 

(1)      Investasi dalam bentuk penempatan langsung pada Saham hanya dapat dilakukan pada :

a        Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun;

b        Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun;

 

(2)      Dalam hal Dana Pensiun memiliki penempatan langsung pada saham dan Dana Pensiun merupakan pemegang saham terbesar atau memiliki paling rendah 25% (dua puluh lima perseratus) saham dari perusahaan dimaksud, Dana Pensiun harus :

a        memiliki wakil pada anak perusahaan untuk memelihara dan menjaga kepentingan Dana Pensiun selaku pemegang saham berdasarkan perjanjian tertulis; dan

b        memiliki hak untuk mendapat informasi keuangan dan bisnis dari anak perusahaan secara berkala berdasarkan perjanjian tertulis.

 

(3)       Investasi pada tanah dan/atau bangunan, harus :

  1. Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun; dan
  2. Memberikan penghasilan kepada Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
  3. Transaksi harus didasarkan pada perjanjian yang sah dihadapan notaris.

 

(4)       Penempatan pada tanah dan/ atau bangunan tidak dapat dilakukan pada tanah dan/ atau bangunan yang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

 


LIKUIDITAS MINIMUM

 

Pasal 13

 

(1)     Pengurus wajib menjaga likuiditas minimum portofolio investasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sekurang-kurangnya 2% dari jumlah investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan operasional Dana Pensiun;

 

(2)     Jenis investasi yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas minimum adalah Deposito on call, Deposito Berjangka, Obligasi dan Surat Berharga Negara dengan sisa waktu  maksimum 1 (satu) bulan.

 

KEWAJIBAN PENGKAJIAN UNTUK

PENEMPATAN DAN PELEPASAN INVESTASI

 

Pasal 14

 

(1)       Pengkajian untuk penempatan dan pelepasan investasi berdasarkan alokasi dana investasi disusun dalam rencana investasi tahunan oleh Pengurus melalui mekanisme Komite Investasi dengan memperhatikan  Pedoman Investasi yang berlaku di Dana Pensiun.

(2)       Pengurus dapat melakukan penyesuaian rencana investasi yang telah disusun apabila dalam perjalanan terjadi perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kinerja portofolio investasi.

(3)       Pengkajian untuk penempatan dan pelepasan per jenis investasi yang ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Investasi dan Risiko Investasi dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi dengan memperhatikan  Pedoman Investasi yang berlaku di Dana Pensiun.

(4)       Pengurus dapat melakukan tindakan “stop loss point” untuk mencegah kerugian yang lebih besar atas seluruh jenis investasinya dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi, kinerja emiten/bank, dan kondisi pasar yang terjadi dan perkiraan kondisi bisnisnya di masa yang akan datang.

 

 

BAB III

SISTEM PENGAWASAN DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN PENGELOLAAN INVESTASI

 

PELAPORAN INVESTASI

 

Pasal 15

 

Pengurus wajib menyampaikan kepada Menteri c.q. Kepala Biro Dana Pensiun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan :

  1. Daftar investasi bulanan;
  2. Laporan Investasi Tahunan (Audit)

 

Pasal 16

 

(1)      Daftar investasi bulanan menyajikan posisi investasi Dana Pensiun setiap akhir bulan.

(2)      Daftar investasi bulanan harus disusun sesuai dengan lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  199 / PMK.010 / 2008 Tentang Investasi Dana Pensiun.

 

Pasal 17

 

(1)      Laporan Investasi Tahunan  (Audit) harus memuat sekurang-kurangnya :

  1. Pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi  terhadap :
    1. ketentuan perundangan yang mengatur investasi Dana Pensiun;
    2. Arahan Investasi.
    3. Laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun; dan
    4. Analisis mengenai kegiatan investasi.

 

(2)     Analisis mengenai kegiatan investasi sekurang-kurangnya harus mencakup evaluasi atas :

  1. Pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran resiko dan keputusan investasi yang obyektif;
  2. Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
  3. Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi;
  4. Jumlah dan karakteristik investasi pada pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Dana Pensiun.

 

(3)     Isi dan susunan Laporan Investasi Tahunan (Audit) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

  

 

Pasal 18

 

Pengurus wajib menyampaikan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas laporan -laporan :

  1. Laporan bulanan mengenai realisasi rencana kerja dan anggaran portofolio investasi dan hasil investasi wajib disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah bulan laporan, kepada Dewan Pengawas
  2. Laporan Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi untuk setiap tahun buku.

 

Pasal 19

 

(1)     Penyampaian daftar investasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir periode yang dilaporkan.

 

(2)     Penyampaian hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b harus dilakukan paling lama 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku.

 

(3)     Dalam hal batas akhir penyampaian daftar investasi bulanan, hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan dimaksud adalah  hari kerja pertama setelah tanggal batas akhir penyampaian tersebut. 

 

 

SISTEM PENGAWASAN

 

Pasal 20

 

(1)      Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun wajib diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk Dewan Pengawas.

 

(2)      Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan harus memuat Pendapat akuntan atas pernyataan Pengurus dan Laporan Investasi Tahunan.

 

(3)      Dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik atas laporan investasi tahunan, Dewan Pengawas dilarang menunjuk akuntan publik yang sama dalam hal :

  1. akuntan publik tersebut telah melakukan pemeriksaan atas laporan investasi tahunan selama 3 (tiga) kali periode pemeriksaan berturut-turut; atau
  2. akuntan publik dimaksud dinyatakan telah melanggar standar praktik akuntan publik yang berlaku di Indonesia oleh asosiasi akuntan atau Menteri.

 

(4)      Kantor akuntan publik yang sama tidak dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas laporan investasi tahunan lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut.

 

(5)      Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada:

  1. Laporan investasi tahunan (Audit)
  2. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun

 

(6)     Evaluasi paling kurang mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan.

 

(7)     Dewan Pengawas setiap tahun wajib melaksanakan evaluasi dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun bidang investasi.

 

(8)     Hasil evaluasi tahunan terlebih dahulu wajib disampaikan kepada Pengurus untuk mendapatkan tanggapan dalam batas waktu yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

 

(9)     Hasil evaluasi tahunan wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Pendiri paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun periode yang dievaluasi.

 

(10) Pendiri menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk menilai kinerja Dana Pensiun.

 

(11) Berdasarkan hasil evaluasi, Pendiri dapat meminta Pengurus untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun bidang investasi dan atau mewajibkan untuk menerapkan tata kelola Dana Pensiun sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri.

 

 

TRANSPARANSI PENGELOLAAN INVESTASI

 

Pasal 21

 

(1)     Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta :

  1. Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b  paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3); dan
  2. Ringkasan hasil evaluasi yang dibuat oleh Dewan Pengawas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 5) .

 

(2)     Pengurus wajib menyusun tatacara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

 

 

BAB IV

PENGGUNAAN TENAGA AHLI, PENASIHAT,LEMBAGA KEUANGAN DAN JASA LAIN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI

 

PENGALIHAN PENGELOLAAN INVESTASI

 

Pasal 22

 

(1)     Pengelolaan investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang tentang Dana Pensiun, dengan memperoleh persetujuan tertulis dari Pendiri dan Dewan Pengawas.

 

(2)     Pengelolaan investasi Dana Pensiun oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

 

(3)     Dalam hal pengelolaan investasi Dana Pensiun dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang tentang Dana Pensiun, lembaga keuangan dimaksud harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

  1. memiliki ijin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
  2. tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
  3. memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi minimal 5 tahun; dan
  4. mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun.

 

(4)     Pengalihan pengelolaan investasi Dana Pensiun kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Dana Pensiun dan lembaga keuangan yang memuat sekurang-kurangnya :

  1. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dana Pensiun dan lembaga keuangan;
  2. jenis dan besar biaya yang dibebankan;
  3. pernyataan lembaga keuangan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dikelola;
  4. pernyataan lembaga keuangan untuk tunduk terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan ketentuan terkait penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian.

 

(5)      Dana Pensiun yang mengalihkan pengelolaan kekayaan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menitipkan kekayaan yang dialihkan tersebut kepada Penerima Titipan yang ditunjuk Pendiri dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan lembaga keuangan dimaksud. Pengalihan pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus.

 

 

HUBUNGAN DENGAN MITRA BISNIS

 

Pasal 23

 

(1)       Prinsip Dasar Hubungan antara Dana Pensiun dengan mitra bisnis ( Bank, Sekuritas, Manager Investasi, Appraisal, Akuntan Publik dll ) dijalin sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak dan  bekerjasama untuk kepentingan keduabelah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan.

(2)       Dana Pensiun dan Mitra Bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhan masing-masing sehingga dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)       Dana Pensiun dan Mitra Bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.

 

PENERIMA TITIPAN

 

Pasal 24

 

(1)     Pengurus wajib menyimpan seluruh kekayaan investasi Dana Pensiun pada Penerima Titipan yang telah ditunjuk Pendiri. Pengurus wajib mengadakan surat perjanjian antara Pengurus dengan Penerima Titipan selama jangka waktu tiga tahun dan wajib diperbarui setiap tahunnya.

 

(2)     Pengurus dapat tidak menyimpan pada lembaga Penerima Titipan beberapa jenis kekayaan investasi Dana Pensiun lainnya yang tidak memerlukan kebutuhan dimaksud sesuai peraturan yang berlaku seperti penempatan pada reksadana, sertifikat penempatan pada bank dan sertifikat tanah/bangunan dan Pengurus mampu menjamin dan wajib bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan tersebut.

 

(3)     Pengurus dilarang menggunakan lembaga Penerima Titipan lain jenis diluar yang telah ditetapkan Pendiri. Pengurus dapat mengusulkan penambahan /pengurangan/penutupan/mengganti lembaga Penerima Titipan yang ada apabila dalam perjalanan Pengurus membutuhkannya.

 

 

PENGGUNAAN BANK DAN PERUSAHAAN EFEK

 

Pasal 25

 

(1)     Penempatan investasi pada deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito wajib ditempatkan pada bank umum yang memenuhi  ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti ketentuan CAMEL yaitu kecukupan modal setor (CAR), Kualitas Asset (A), Kualitas Manajemen/tatakelola prima (M), Ekuitas (E) dan Likuiditas (L);

 

(2)     Bank umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bank yang memiliki badan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dapat berstatus bank BUMN/BUMD, Swasta Nasional/Asing atau Bank Syariah lebih diutamakan yang sudah menjadi perusahan terbuka (go public).

 

(3)     Dalam hal tidak ada bank yang memenuhi syarat-syarat dimaksud ayat (1), Pengurus menempatkan Depositonya pada bank-bank yang paling mendekati persyaratan tersebut dengan prioritas pada Bank-Bank BUMN/BUMD.

 

(4)     Pengurus wajib menggunakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi yang terdaftar dan mendapat ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam melakukan kegiatan transaksi efek baik membeli dan ataupun menjual efek pada pasar perdana dan atau pasar sekunder.

 

(5)     Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki pengalaman dan track record yang baik di pasar modal dalam memberikan jasanya tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

 

(6)     Penempatan investasi pada Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Campuran, Reksadana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, Reksa Dana Indeks dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek wajib ditempatkan hanya pada Manajer Investasi sebagaimana dimaksud Pasal   22 ayat (3) huruf a dan huruf b serta memenuhi persyaratan lain sebagai berikut :

  1. Segala aspek terkait dengan Manajer Investasi/Wakil Manajer Investasi dan produknya telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
  2. Status perusahaan terpisah dari induk perusahaan efek atau fokus pada bisnis Manajer Investasi tidak bergabung dengan unit bisnis lainnya seperti pedagang perantara efek atau penjamin emisi efek.
  3. Memiliki dana kelolaan relatif cukup besar sebanding dengan sumber daya yang dimiliki Manajer Investasi, minimal di atas Rp 500 milyar.
  4. Manajer Investasi/Wakil Manajer Investasi memiliki track record/latar belakang dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman minimal 2 tahun di pasar domestik dan internasional; mempunyai pengetahuan terutama mengenai Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia; dan pemahaman yang cukup tentang industri dana pensiun dan regulasinya.
  5. Manajer Investasi memilikipengalamandalam pengelolaan investasi, didukung oleh  Komite Investasi, Tim Pengelola Investasi dan Tim Riset yang berkualitas.

 

(7)     Penempatan investasi pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib memperhatikan  persyaratan dari  ketentuan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

 

 

PENGGUNAAN TENAGA AHLI, PENASIHAT INVESTASI,

DAN JASA LAIN

 

Pasal 26

 

(1)     Penggunaan jasa tenaga ahli, penasihat investasi dan jasa lain wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kebutuhannya secara efektif dan efisien.

 

(2)     Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun atau pemanfaatan saran, pendapat, dorongan, dan hal-hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi dan Rencana Investasi Tahunan yang dapat mempengaruhi Pengurus dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam investasi Dana Pensiun dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus atas pelaksanaan investasi dimaksud.

 

BAB V

SANKSI

 

Pasal 27

 

(1)      Sanksi akan diterapkan kepada Pengurus jika melakukan pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

 

(2)      Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5), menunjukkan alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan Rencana Investasi Tahunan, tidak dapat diterima.

 

(3)      Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Arahan Investasi ini, terhadap Pengurus akan dikenakan sanksi oleh Pendiri sebagai berikut :

  1. Sanksi Administrasi :
    1. Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga dan diakhiri dengan pemberhentian atau;
    2. Langsung diberhentikan dan diganti dengan Pengurus baru;

 

 

  1. Sanksi ganti rugi : Dalam hal Pengurus melakukan investasi yang melanggar ketentuan Arahan Investasi ini, sehingga menimbulkan kerugian bagi Dapenpos, Pengurus wajib bertanggungjawab sesuai Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor KD 53/Dirut/1204 tanggal 6 Desember 2004 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia Pasal 14 ayat (2) butir c.

 

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 28

 

(1)      Arahan Investasi ini dapat diubah oleh Pendiri;

(2)      Hal-hal yang berkaitan dengan investasi Dana Pensiun yang belum diatur dalam Arahan Investasi ini supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)    Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor: KD 40/DIRUT/0606 tanggal 28 Juni 2006 tentang Arahan Investasi dinyatakan tidak berlaku lagi;

(4)    Keputusan ini berlaku sejak tanggal  8 Juni 2009.

 

 

Ditetapkan di  :           Bandung

Pada tanggal   :           Juni 2009

 

                                            A.n. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO),

                   PENDIRI DANA PENSIUN POS INDONESIA,

             WAKIL DIREKTUR UTAMA,

 

 

 

                   I KETUT MARDJANA

 

 

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 28

 

(5)             Arahan Investasi ini dapat diubah oleh Pendiri;

(6)             Hal-hal yang berkaitan dengan investasi Dana Pensiun yang belum diatur dalam Arahan Investasi ini supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(7)             Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor: KD 40/DIRUT/0606 tanggal 28 Juni 2006 tentang Arahan Investasi dinyatakan tidak berlaku lagi;

(8)             Keputusan ini berlaku sejak tanggal  31  Januari 2009.

 

 

Ditetapkan di  :      Bandung

Pada tanggal   :      31 Januari 2009

 

                                            A.n. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO),

                   PENDIRI DANA PENSIUN POS INDONESIA,

             WAKIL DIREKTUR UTAMA,

 

 

 

 

  I KETUT MARDJANA

PERUBAHAN :

 

Pasal 1

 

Mengubah Bab II Pasal 5 Ayat(3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Metode perhitungan dalam rangka menghitung hasil investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pendapatan investasi yang sudah terealisasi (secara basis akrual) dan yang belum terealisasi (kenaikan/penurunan nilai wajar investasi selama tahun berjalan) dikurangi beban investasi,  dibagi nilai wajar rata-rata investasi, yang dihitung dengan rumus total investasi awal tahun ditambah dengan total investasi akhir tahun di bagi dua.

 

 

Pasal 2

 

Menambah  Bab II Pasal 6 menjadi :

 

a.  Surat Berharga Negara;

b.   Tabungan pada Bank;

c.   Deposito Berjangka pada Bank;

d.   Deposito On Call pada Bank;

e.   Sertifikat Deposito pada Bank;

f.    Sertifikat Bank Indonesia;

g.   Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;

h.   Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;

i.    Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;

j.    Unit penyertaan Reksa Dana dari :

1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham,

2.   Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks,

3.   Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas,

4.  Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;

k.   Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

l.    Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

m.  Kontra Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;

n.   Penempatan Langsung pada Saham

o.   Tanah di Indonesi; dan/atau;

p.   Bangunan di Indonesia;

q.   Tanah dan Bangunan di Indonesia;

 

 

Peserta
Tidak Bisa Masuk ?
Catatan :
Isi No. Peserta dan Kata Sandi dengan Nippos atau Nopen Anda.

Agenda kegiatan
Jumlah Peserta / September 2017

Peserta Aktif = 14.527 orang
Peserta Yg Berhak atas Pensiun
Ditunda = 508 orang
Pensiunan = 18.711 orang