Berita
AUDIENSI PENGURUS DAPENPOS DENGAN PENGURUS PPPOS PUSAT
AUDIENSI PENGURUS DAPENPOS DENGAN PENGURUS PPPOS PUSAT
Rabu, 07 Juni 2017 01:38 WIB | Dibaca 330 kali
AUDIENSI PENGURUS DAPENPOS DENGAN PENGURUS PPPOS PUSAT

Bertempat di Ruang Rapat Dapenpos Jl. Tasikmalaya No. 1 Bandung, diselenggarakan acara audiensi Pengurus Dapenpos dengan Pengurus Pusat PPPOS pada hari Selasa, 23 Mei 2017 pukul 10.00 WIB pagi. Acara ini dihadiri oleh para Pengurus  Dapenpos yaitu Direktur Utama,  Bapak Tuwuh Widodo, Direktur Kepesertaan & Umum, Bapak Herbon Opnalto, dan Direktur Investasi, Bapak Hasanuddin.  Direktur Keuangan, Ibu Hanifah sedang dinas ke Jakarta sehingga berhalangan hadir. Manajer di lingkungan Dapenpos turut  mengikuti audiensi. Dalam kesempatan ini, Ketua Pengurus PPPOS Pusat, Bapak Djadja Suhardja hadir beserta 9 orang jajarannya.

 

Acara audiensi berjalan dengan hangat dan penuh keakraban, diawali dengan sambutan pembuka dari Ketua Pengurus PPPOS Pusat. Beliau menyatakan rasa terima kasihnya atas kesediaan, perhatian dan kerjasama Pengurus Dapenpos untuk menerima permintaan audiensi dari PPPOS, yang selama kepemimpinan Bapak Djadja, telah 2 kali melaksanakan audiensi yang sama.

 

Dalam sambutannya, Ketua PPPOS Pusat menyatakan bahwa terdapat beberapa hal penting  yang ingin disampaikan  kepada Pengurus Dapenpos yaitu :

-          Telah dilaksanakan pertemuan dengan Dirut PT. Pos Indonesia (Persero) didampingi Direktur Ritel dan Sumberdaya. Namun perjuangan penyetaraan pensiunan PT. Pos Indonesia dengan pensiunan PNS mengalami kendala yng cukup berat, diantaranya harus ada pembuatan dasar hukum, verifikasi dan validasi data peserta, pembuatan SK Pensiun,dll. Prosesnya dimulai dengan ijin prakarsa, yang sampai saat ini belum keluar dan tidak bisa diperkirakan  waktu penyelesaiannya.

-          PPPOS  mengusulkan agar selain manfaat pensiun dari Dapenpos,  komponen / emolumen lain-lain yang dibayarkan oleh PT Pos yang terdiri dari 6 jenis (Tunjangan, pangan, TPP, Iuran BPJS, Dana Kematian, dll) dapat dialihkan ke Dapenpos sebagai manfaat lain-lain agar pembayarannya dapat dilakukan bersamaan. Hal ini didasari berbagai alasan, salah satunya pertimbangan bahwa  pembayaran manfaat pensiun bulan Januari sesuai dengan PKS Dapenpos dengan pihak Jaskug PT. Pos Indonesia (Persero) dibayarkan pada akhir bulan Desember, namun untuk emolumen yang dibayarkan oleh PT. Pos dibayarkan pada tanggal 2 Januari, sehingga pensiunan harus datang 2 kali ke Kantor Pos.  Jika tidak bisa dibayarkan secara bersamaan, maka PPPOS memohon  agar pada pembayaran manfaat pensiun bulan Januari 2018 dibayarkan bersamaan dengan tunjangan lain dari PT. Pos pada tanggal 2 Januari 2018.

-          PPPOS juga mengusulkan agar kenaikan manfaat pensiun tidak hanya dilakukan di tahun genap tetapi dilakukan setiap tahun, dengan alasan tingkat inflasi tiap tahun meningkat sebesar 6 %. Direksi PT. Pos menanggapi bahwa akan dilakukan kajian yang lebih intensif  terkait hal ini, dengan meninjau berbagai perhitungan, salah satunya dengan melalui perhitungan aktuaria.

Setelah sambutan dan pemaparan dari Bapak Djadja, Direktur Utama Dapenpos, Bapak Tuwuh Widodo berkesempatan untuk memberikan paparan terkait Dapenpos. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa dengan Pak Widodo ini menyatakan bahwa kedudukan Dapenpos sama dengan PT. Taspen, hanya bertugas untuk membayarkan manfaat pensiun kepada para peserta. Dapenpos tidak berwenang untuk menaikkan manfaat pensiun atau memberikan tunjangan lain-lain kepada para pensiunan.

 

Saat ini asset Dapenpos berkisar Rp  1,49 triliun, kekayaan Dapenpos diperoleh dari pengelolaan dana dalam berbagai instrumen  investasi seperti saham, obligasi, SBN, tanah dan bangunan, dll.

Dapenpos dituntut Pendiri (PT. Pos Indonesia) untuk menghasilkan ROI (Return On Investment) di atas 10 % dengan bunga teknis 10 %, sementara industri dapen sejenis bunga teknis rata-rata di bawah 10 %. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,02 %, tuntutan itu berisiko tinggi, disamping aturan-aturan pengelolaan yang harus sesuai dengan Arahan Investasi.

 

Dalam kesempatan audiensi ini, Bapak Widodo mengungkapkan bahwa banyak pertanyaan yang masuk ke Dapenpos yang mempertanyakan turunnya RKD (Rasio Kecukupan Dana). RKD turun karena semakin banyaknya peserta pasif sehingga semakin banyak kewajiban pembayaran sementara iuran semakin berkurang,  RKD akan semakin menurun jika Pendiri tidak memenuhi kewajiban aktuaria.  RKD akan naik, jika iuran tambahan naik. Terdapat pula pertanyaan ke Dapenpos “Bagaimana jika Dapenpos dikelola oleh pihak luar / pihak lain”. Perlu diketahui bahwa pengelolaan Dapenpos oleh pihak lain justru akan lebih merugikan, karena pengelola pihak luar  akan mencari keuntungan yang sebesar-besarmya untuk kemaslahatan sendiri dibandingkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk Dapenpos. “Komitmen kami adalah mengelola Dapenpos dengan penuh amanah, tidak ada fraud, dan bersifat transparan”, tambah Pak Widodo, sehingga manfaat pensiun dapat dibayarkan tepat waktu, sesuai dengan Misi Dapenpos.

 

 Menjawab pertanyaan Ketua PPPOS perihal permohonan kenaikan manfaat pensiun setiap tahun, Pak Widodo menyatakan bahwa kenaikan manfaat pensiun di tahun genap saja akan sangat mempengaruhi kewajiban aktuaria yang akan  memberatkan Pendiri dalam membayar iuran. Sementara terkait permohonan pensiunan agar  berbagai tunjangan dari PT. Pos dialihkan ke Dapenpos, pada dasarnya tidak menjadi masalah, justru akan menambah dana kelolaan, ditambah keuntungan lain, yaitu bebas pajak.

 

Pak Dirut menambahkan informasi terkait kinerja anak usaha Dapenpos dan usaha-usaha yang telah dilakukan Pengurus dalam rangka membina dan mengarahkan anak usaha agar run bisnis secara prudent untuk menghasilkan dividen yang disetorkan ke Dapenpos.

 

Pengurus PPPOS bidang Humas, Ibu Pipih Sopiah menanyakan apakah kegiatan bedah rumah pensiunan akan dilaksanakan di tahun 2017 ? Menurut Ibu Pipih, publisitas di media majalah Purnabhakti tetap penting diinformasikan sebagai wujud sumbangsih Pengurus Dapenpos kepada para pensiunan yang beruntung. Pak Widodo menanggapi bahwa kegiatan bedah rumah tetap akan dilaksanakan dengan cara CSR bekerjasama dengan mitra, sebagai bagian dari program kerja RKA tahun 2017. Dana bedah rumah bukan dari Dapenpos, tetapi seluruhnya murni dari mitra. Dapenpos bertindak sebagai jembatan antara mitra dengan pensiunan. Terdapat pula masukan dari Bapak Yusep Sutisna, agar dalam website Dapenpos memuat PDP (Peraturan Dana Pensiun) Dapenpos dan memuat  petunjuk dalam memasukkan Noppen/ Nippos dan password.

Menanggapi pertanyaan tentang growth kinerja Pengurus 5 tahun ke belakang, Pak Widodo menjelaskan bahwa kinerja Dapenpos bergantung juga pada kondisi makro ekonomi. Industri

Dana Pensiun tidak bersifat kompetitif. Bahwa perbandingan bukan pada growth setiap tahun, tetapi pada industri sejenis sebagai komparasi yang ideal. Dapenpos relatif lebih bagus kinerjanya dibandingkan dengan dapen lain dengan asset yang sama.

 

Lebih jauh Direktur Investasi, Bapak Hasanuddin menambahkan bahwa mayoritas pengelolaan dana pensiun adalah pada financial market, bukan pada sektor riil. Instrumen investasi lebih banyak pada obligasi, SUN, saham reksadana dan sukuk. Untuk saham, dipengaruhi oleh IHSG  (Indeks Harga Saham Gabungan). Komposisi pendapatan hasil investasi lebih besar dari pasar modal dibandingkan dari anak usaha.

 

Acara audiensi berakhir pada pukul 12.30 WIB yang diakhiri dengan doa penutup dari Bapak Djadja Suhardja agar Dapenpos senantiasa maju dan berkembang, memberikan kinerja terbaik untuk kesinambungan pembayaran manfaat pensiun kepada para pensiunan. (lsh)

 

 

 

 

 

 

Peserta
Tidak Bisa Masuk ?
Catatan :
Isi No. Peserta dan Kata Sandi dengan Nippos atau Nopen Anda.

Agenda kegiatan
Jumlah Peserta / September 2017

Peserta Aktif = 14.527 orang
Peserta Yg Berhak atas Pensiun
Ditunda = 508 orang
Pensiunan = 18.711 orang